Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan pemerintah yang tidak akan memperpanjang izin atau surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), menuai banyak reaksi. Salah seorang yang menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi itu adalah koordinator Forum rakyat, Lieus Sungkharisma.
Menurut Lieus, pernyataan presiden yang disampaikan dalam wawancara dengan Associated Press (AP) yang kemudian dilansir VOA pada Minggu (28/7), sangat tidak bijaksana di tengah suasana kehidupan politik dalam negeri yang mulai kondusif pasca Pilpres.
“Pernyataan presiden itu sangat gegabah tanpa melihat aksi-aksi sosial dan peran aktif FPI dalam menjalankan amar makruf nahi munkar selama ini,” kata Lieus.
Seperti diketahui, dalam wawancaranya dengan AP, presiden Jokowi menyebut kemungkinan pemerintah tidak akan memperpanjang ijin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI jika dari sudut pandang keamanan dan ideologi negara organisasi ini tidak sejalan dengan negara.
“Pernyataan itu terlalu prematur untuk diucapkan oleh seorang kepala negara, tanpa melihat apa yang sudah dilakukan FPI selama ini. Saya berkeyakinan, hal itu disebabkan pak Jokowi tidak memahami FPI secara utuh,” ujar Lieus.
Lagi pula, tambah Lieus, di era reformasi ini tidak ada kewajiban Ormas untuk memiliki ijin atau mendaftar ke pemerintah. “Ini menjadi sangat politis. Sebab putusan MK sudah menyatakan negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara. MK menyebut pendaftaran organisasi bersifat sukarela,” tuturnya.
Setahu saya, tambah Lieus, selama ini FPI tidak melakukan kesalahan apapun yang bertentangan dengan keamanan dan ideologi negara. “Jadi apa urgensinya pak Jokowi melontarkan pernyataan tersebut kecuali untuk tujuan politis?” tanya Lieus.
Lagi pula, katanya lagi, secara aturan hukum dalam UU Ormas, enggak ada nomenklatur izin itu. “Keputusan MK Nomor 82 Tahun 2013 telah menyatakan pendaftaran organisasi adalah bersifat sukarela,” katanya.
Lieus tak tau apakah pernyataan presiden Jokowi itu dilontarkan karena kebetulan FPI dipimpin Habib Rizieq yang kini berada di pengungsian, atau karena apa. Tapi ia menduga hal itu terjadi karena presiden Jokowi tidak memperoleh informasi yang utuh tentang FPI. Karena itu, Lieus menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog.
“Adalah lebih baik Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. Seperti halnya yang ia lakukan dengan sejumlah ormas lain. Jadi semuanya bisa clear dan tidak menimbulkan keresahan baru. Tak baik juga bagi negeri ini bila presiden terus menerus melontarkan pernyataan yang membuat rakyatnya jadi resah,” tutur Lieus.
