Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) menyebut proses rekonsiliasi harus dapat segera dilaksanakan Pascapilpres 2019. Namun, ia menegaskan, rekonsiliasi dua kubu yang berkontestasi bukan berarti bagi-bagi kursi jatah menteri.
Jokowi berujar, sejak awal dirinya berkomitmen menerima semua pihak yang ingin membangun Indonesia. Di sisi lain, secara politik dan demokrasi, tentu memerlukan pihak yang berada di luar kekuasaan.
“Sehingga yang mengkritisi itu ada, yang mengawasi itu ada. Kalau semua di dalam, yang mengawasi siapa, mengkritisi siapa?,” kata Jokowi saat wawancara khusus dengan Medcom.id, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 1 Juli 2019.
Mantan Wali Kota Solo itu berharap, pihak yang nantinya berada di luar koalisi pemerintahan bisa memberikan kritik yang konstruktif dan memberikan solusi. Selain itu, harus bisa memberikan keseimbangan antara pemerintah dan di luar pemerintahan.
Soal komposisi menteri dalam kabinet, Jokowi menyebut, akan memprioritaskan nama dari partai koalisi yang selama 10 bulan sudah mendukungnya dalam pilpres. “Ya, logika politiknya memang harus seperti itu,” ujarnya sambil tertawa.
Jokowi menambahkan, soal rekonsiliasi ini merupakan tugas bersama seluruh pihak, baik elite maupun masyarakat. Menurutnya, pascapemilu, masyarakat harus bisa berangkulan kembali terhadap polarisasi yang terjadi dalam Pemilu 2019.
“Ini mulai harus segera diselesaikan. Sehingga kita kembali lagi kepada kehidupan yang normal,” tuturnya.
Karena itu, Jokowi mengajak seluruh elite politik dapat menyampaikan dan memberikan contoh ke masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa meniru dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga tak henti-henti menyampaikan, setelah dia dan Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pilpres, ia merupakan Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menurutnya, sebagai proses berpolitik, persaingan dalam pemilu adalah hal wajar.
“Kita jangan berpikir, di daerah kalah tidak dibangun, di daerah yang menang (dibangun), enggak seperti itulah. Sama, kita ingin membangun negara. Tidak akan ada hal seperti itu,” tegas Jokowi.
Saat disinggung soal rencana pertemuan dengan Prabowo Subianto, Jokowi mengaku, belum tahu waktu pasti pertemuan itu digelar. Yang jelas, dia siap bertemu dengan lawan politiknya dalam Pilpres 2019 kemarin itu.
“Kalau saya kan dari kemarin saya sampaikan, ditanyakan saja, kalau saya sudah sejak awal saya sampaikan, kapan pun siap bertemu, jadi tanyakan saja kepada Pak Prabowo. ‘Pak Prabowo kapan bertemunya dengan Pak Jokowi?’,” kata Jokowi sambil terkekeh.
Isu sejumlah partai yang bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga Uno merapat ke kubu Jokowi santer dibicarakan. Pengamat politik Hendri Satrio menyebut, Partai Demokrat dan PAN yang diprediksi bakal menyeberang.
Namun, belakangan, Partai Gerindra yang menjadi lokomotif koalisi Prabowo-Sandi itu juga dikabarkan bakal merapat. Partai pimpinan Prabowo itu disebut juga mengharap mendapat jatah menteri jika rekonsiliasi terjadi.
“Memang tergantung Pak Prabowo (soal rekonsiliasi dan bergabung ke koalisi Jokowi), tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah. Pasti ada kader ataupun simpatisan Gerindra yang dahaga (kekuasaan),” ungkap Hendri beberapa waktu lalu.
