Rezim Joko Widodo (Jokowi) membungkam suara rakyat dengan kebijakan melakukan patroli di grup WhatsApp.
“Sampai ada patroli grup WhatsApp merupakan ketakutan Rezim Jokowi atas suara rakyat,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Rabu (19/6/2019).
Menurut Muslim, Rezim Jokowi ingin informasi kepada rakyat secara seragam. “Berbeda dengan pemerintah dianggap hoaks,” jelasnya.
Kata Muslim, Rezim Jokowi tidak sedikit mengeluarkan hoaks.
“Jokowi pernah mengatakan tidak bagi-bagi jabatan faktanya bagi-bagi jabatan. Jokowi pernah mengatakan, akan menyelesaikan kasus Novel Baswedan, faktanya tidak terselesaikan,” ungkap Muslim.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan mekanisme patroli siber polisi di grup whatsapp ini dimaksudkan untuk menekan peredaran hoaks.
Meski memakai nama patroli, namun mekanisme nantinya bukan seperti patroli dalam hal berkeliling di sejumlah grup. Patroli yang dimaksud Rudiantara akan dilakukan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota grup WhatsApp.
“Bukan patroli kayak patroli biasa asal dicek gitu enggak. Patroli itu bukan berarti polisi berkeliaran di grup,” kata Rudiantara saat Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR RI, Selasa (18/6).
Ia menjelaskan nantinya patroli dilakukan oleh polisi melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kemkominfo.
Meski mengamini akan ada patroli whatsapp, namun Rudiantara tidak merinci bagaimana kepolisian dapat mengetahui bila terjadi pelanggaran hukum di dalam grup whatsapp.
