Pegiat media sosial Darmansyah mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat ketika menjatuhkan pilihan di bilik suara pada 17 April 2019. Darman sepakat dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan jangan pilih wakil rakyat yang menawarkan amplop.
“Imbauan KPK itu benar sekali. Masyarakat harus diajak berpikir jernih menggunakan akal sehat,”kata Darman di Jakarta, Rabu (3/4/2019).
Sebelumnya juru bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan imbauan tersebut usai bertemu jajaran KPU RI, di Jakarta, Selasa, 2 April 2019. Febri mengatakan masyarakat harus tegas menolak caleg yang menggunakan amplop untuk mendulang suara.
“Kami mengajak masyarakat menolak dan tidak memilih caleg yang (politik uang) seperti itu,” kata Febri.
KPK kini tengah menangani kasus Bowo Sidik Pangarso yang menunjukkan bukti nyata bahwa masih ada pihak-pihak yang menggunakan strategi politik uang untuk membeli suara masyarakat.
Di ranah media sosial juga muncul video yang memperlihatkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Luhut tampak memberikan amplop kepada seorang kiai yang disebut-sebut berada di Pondok Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Darman menilai perbuatan seorang Menko tidak pantas dan melanggar aturan dan norma demokrasi. Ia berharap masyarakat bisa menggunakan akal sehat dan lebih rasional saat mencoblos di Pileg dan Pilpres 2019.
“Sekarang dengan adanya media sosial semua terlihat jelas. Ada Menko yang ngasi amplop sama kiai atau koruptor yang berniat ngasi amplop dicokok KPK duluan,” ujarnya.
“Masyarakat bisa menjadikan dua kejadian itu sebagai dasar untuk memilih,” tegas putra kelahiran Tebing Tinggi tersebut.
