Kontroversi KPU mengakomodasi salah satu paslon pilpres berindikasi menciderai demokrasi. Padahal Visi Misi Capres/cawapres/caleg DPR/DPRD dan lainnya cukup harus sesuai dengan visi misi Indonesia Merdeka, tapi yaitu menegakkan NKRI yang Merdeka, Bersatu Berdaulat, Adil dan Makmur serta Sejahtera bagi seluruh Rakyat Indonesia.
“Untuk itulah kami dari Bina Bangun Bangsa ikut serta mengkampanyekan agar masyarakat memilih wakil rakyat yang mengerti tupoksinya dan yang berani memperjuangkan kepentingan rakyat dan visi misi Indonesia Merdeka,” kata Wakil Sekjen Bina Bangun Bangsa Suta Widhya SH, Senin (7/1) pagi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut Suta mengatakan bahwa hendaknya jangan pilih caleg yang mau jadi mafia proyek semata untuk pentingan pribadi dan/atau kroninya saja. Pilihlah capres/caleg yang siap diturunkan secara konsekuen apabila mereka melakukan kesalahan dan/atau tidak mampu jalankan amanat rakyat.
“Berani nggak semua calon pimpinan kita itu melakukan semua hal di atas? Jangan bertahan di bangku kekuasaan bila tidak mampu mengemban amanah. Lihatlah di dunia luar yang mengaku berdemokrasi bisa lakukan itu. Bahkan di Jepang, pemimpin yang gagal berani harakiri,” kata Suta.
Suta berharap KPU tidak main mata dengan pihak yang diwasitinya. Jangan sampai terjadi gejolak sosial atas dugaan kecurangan yang sering dituding oleh pihak pihak yang merasa dirugikan. Untuk itulah KPU jangan membuat aturan yang terkesan condong mengakomodasi pihak pihak tertentu.”Itu sama saja KPU dicurigai menyimpan kucing dalam karung. Lepaskan saja agar rakyat bisa menilai calon yang akan dipilih,” pungkas Suta.
