Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman yang mengancam akan membatalkan acara sosialisasi visi dan misi calon presiden/wakil presiden RI, langsung mendapat reaksi keras dari berbagai pihak.
“Pernyataan Arif Budiman itu membuktikan KPU saat ini benar-benar berada di bawah tekanan dan tidak berdaya menghadapi tekanan tersebut,” kata koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.
Menurut Lieus, sebagai lembaga yang diberi mandat dan bekerja di bawah lindungan Undang-Undang, KPU tidak semestinya mengikuti apa kemauan kontestan.
“KPU-lah yang membuat aturan serta program, dan KPU harus melaksanakannya. Jadi, suka tidak suka seharusnya semua kontestan wajib mengikuti aturan dan program yang dibuat KPU. Bukan sebaliknya, malah KPU yang mengikuti maunya kontestan,” kata Lieus.
Seperti diketahui, KPU melalui ketuanya Arif Budiman Jum’at (28/12) mengeluarkan pernyataan yang membingungkan rakyat terkait ancamannya membatalkan acara penyampaian visi isi pasangan calon presiden wakil presiden untuk Pilpres 2019.
Pembatalan itu, menurut Arif Budiman, akan dilakukan KPU jika kubu Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak juga menemukan kata sepakat terkait konsep penyampaian.
“Pokoknya bagi KPU kalau belum sepakat tidak usah diselenggarakan,” ujar Arief terkait acara sosialisasi visi dan misi kandidat yang rencananya digelar pada 9 Januari 2019.
Menurut Lieus, tidak sepatutnya KPU bersikap lemah seperti itu. “Sosialisasi visi misi pasangan Capres/Cawapres itu penting diketahui rakyat untuk bisa menilai bobot program masing-masing pasangan calon. Lha, kalau dibatalkan bagaimana rakyat bisa tau mana program yang baik dan mana yang tidak baik?” tanyanya.
KPU, tambah Lieus, pastilah sudah menyusun agenda kegiatan untuk semua tahapan Pilpres.
“Dan setiap kegiatan itu pastilah ada dasar hukumnya. Nah, bagaimana kegiatan yang sudah diagendakan mau dibatalkan? Apa itu tidak ngaco namanya?” ujar Lieus lagi.
Ditambahkan Lieus, jika ingin dihargai rakyat, KPU harusnya bersikap dan bertindak tegas dalam menjalankan aturan dan program yang sudah disusunnya.
“KPU jangan tunduk atau berpihak pada keinginan sekelompok orang. Sekali itu dilakukan KPU dan rakyat mengetahui keperpihakannya pada salah satu kelompok, rusaklah kredibilitasnya. Bukan hanya acara penyampaian visi misi yang batal, Pilpres pun bisa-bisa terancam batal,” jelas Lieus.
