Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia (GJI) Budi Djarot menduga terdapat agenda tersembunyi dalam rencana aksi Reuni 212 yang akan digelar di Jakarta pada Minggu (2/12) mendatang.
Menurut dia gerakan reuni tersebut ditunggangi sejumlah motif politik dan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Motif politik, kata Budi, bisa dilihat dari pola pengumpulan massa seperti peristiwa dua tahun lalu dengan agenda politik menjatuhkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Sedangkan motif ideologi ia melihat Reuni 212 sebagai perpanjangan tangan dari pendukung khilafah yang merupakan ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dibubarkan pemerintah.
“Reuni 212 berpotensi membangun sentimen agama dan solidaritas di kalangan umat tertentu untuk tujuan politik tertentu yang dapat membahayakan eksistensi Indonesia sebagai negara dan bangsa,” kata Budi Djarot saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/11).
Budi mengatakan relawan GJI gelisah dengan semangat Reuni 212 yang menurut dia sudah berlebihan. Relawan GJI, kata dia, akan turut serta di dalam aksi Reuni 212 dengan tujuan mengawasi gerakan tersebut.
Budi menyatakan tidak ada jaminan damai dalam acara tersebut jika memang terjadi hal yang menurut GJI bertentangan dengan konstitusi dan negara.
Sebelumnya ia sempat menyatakan ingin memukul mundur massa Reuni 212 jika berani melakukan pelanggaran terutama terhadap ideologi negara. Terlebih jika para peserta aksi berani mendakwahkan ideologi khilafah.
“Saya tidak melihat ada jaminan damai dalam aksi nanti karena damai di sini harus melihat kegelisahan kami. Maka kami akan berada di tengah mereka dan melakukan pengawasan,” ujarnya.
Terakhir, Budi menjelaskan GJI tidak terikat kekuatan politik manapun. Gerakan mereka murni berkonsentrasi menjaga ideologi dan nasionalisme Tanah Air.
“Kalau ada yang bilang ini forum silaturahmi politik maka saya katakan ini hanya retorika. Saya juga tegaskan bahwa GJI tidak ada urusan dengan Pemilu, tapi Indonesia harus dibersihkan dari paham anti-Pancasila.”
