Negara mengalami kesulitan keuangan dengan diwajibkannya mahasiswa memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Demikian dikatakan aktivis Malari 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Senin (12/11). “Harusnya mahasiswa bukan dibebankan untuk membayar pajak,” ungkapnya.
Kata Salim, mahasiswa sebagai generasi bangsa harusnya diberi subsidi agar dapat menyelesaikan studinya. “Minimal sarjana sudah lulus dan bisa mengabdi ke masyarakat dan negara,” papar Salim.
Menurut tahanan politik era Soeharto ini, mahasiswa dibebankan pajak menunjukkan pemerintah sudah kehilangan akal mendapatkan sumber dana untuk membangun infrastruktur.
“Dana haji sudah dipakai untuk infrastruktur, sekarang mahasiswa ditekan untuk bayar pajak. Ini menunjukkan tidak adanya nalar pemerintah dalam mendapatkan sumber dana,” paparnya.
Menurut Salim, harusnya pemerintah menaikkan pajak cukai untuk mendapatkan sumber dana. “Rencana menaikkan pajak cukai tidak jadi,” papar Salim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa seluruh mahasiswa di Indonesia akan diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Hal itu juga merupakan kelanjutan kerja sama yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Namun, Sri Mulyani ingin agar wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir secara langsung kepada jajaran rektor universitas di Indonesia.
“Jadi beliau juga menginginkan antar mahasiswa diberikan NPWP. Saya ingin yang bicara ini Pak Menteri. Karena kalau saya yang ngomong dikiranya Bu Menteri sudah desperate sekali sampai mahasiswa dipajaki,” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (9/11/2018).
