Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tidak membela para petani dengan kebijakannya mengimpor beras.
“Pemerintahan Jokowi secara sengaja telah mendesign sendiri dalam penghancuran nasib petani,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Club Gigih Guntoro kepada suaranasional beberapa waktu lalu.
Kata Gigih, kebijakan impor komoditas pangan di era Jokowi terkesan dipaksakan pemerintahan dan cenderung rentan ditunggangi elit politik yang akan berujung pada korupsi.
“Kita tidak dapat menyangkal jika impor komoditas yang sudah dilakukan sejak dulu hingga sekarang telah menjelma menjadi kartel dan mafia pangan,” jelas Gigih.
Berdasarkan data KPPU bahwa hampir 80 persen komoditas pangan dan daging dikuasai kartel pangan. Kartel komoditas pangan ini tidak hanya sengaja mengkondisikan kelangkaan sehingga mereka leluasa mengatur pasokan dan harga komoditas pangan di pasar, tapi juga telah memperburuk kondisi sosial ekonomi rakyat indonesia.
Gigih mengatakan, meskipun pemerintahan telah membentuk Satgas Pangan, namun keberadaan kartel dan mafia pangan juga belum tersentuh secara hukum.Bahkan terlihat semakin kuat dalam mengendalikan kebijakan Impor pangan.
“Jika istrumen hukum saja sudah tidak mampu menyentuh kartel komoditas pangan, dapat disimpulkan bahwa saat ini pemerintahan juga sedang dikendalikan atau bahkan merupakan bagian dari kartel komoditas pangan itu sendiri yang ikut menghancurkan petani dan nelayan Indonesia,” jelas Gigih.
