Ada iklan politik pembangunan di era Joko Widodo (Jokowi) di bioskop tidak dibenarkan karena mengganggu kenyamanan penonton sebagai konsumen.
“Wadduh, ndak bener itu,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di akun Twitter-nya @TulusAbadi.
Tulus menyampaikan seperti itu atas pertanyaan dari akun Twitter @JamalBoegis: “Perlu pencerahan Pak Tulus @TulusAbadi bagaimana kalau sementara nonton di bioskop lalu direcoki oleh iklan politik yang ganggu kenyamanan konsumen?”
Warganet pengguna akun media sosial Twitter di Indonesia ramai membicarakan soal iklan yang menampilkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum film diputar di bioskop.
Sindiran itu kali pertama mengemuka setelah akun media sosial twitter milik Nina Asterly (@nynazka) berkicau soal hal itu pada 9 September lalu.
“Barusan nonton di bioskop cinema XXI… tolooong kembalikan 3 menit sy yang terbuang percuma gara2 pas lagi asik2 nonton thriller film2 eeh tiba2 ADA IKLAN JOKOWI,” demikian kutipan kicauan yang dikutip dari akun @nynazka.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membantah itu adalah kampanye.
“Iklan tersebut bukan kampanye Pak Jokowi. Iklan tersebut memang disiapkan oleh Kementerian Kominfo yang salah satu tugasnya sebagai Goverment Public Relation atau menjadi Humas Pemerintah,” kata Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu (Nando) saat dihubungi, Rabu (12/9/2018).
