Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bermental kapitalis dan bukan Pancasilais karena menolak penetapan gempa NTB sebagai bencana nasional akan merugikan keuangan negara.
“Benar-benar sifat kapitalis bukan Pancasilais,” kata Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain di akun Twitter-nya @ustadtengkuzul.
Kata Tengku Zulkarnain, penetapan gempa NTB sebagai bencana nasional untuk kepentingan rakyat.
Seskab Pramono Anung mengatakan, jika bencana di NTB ditingkatkan menjadi bencana nasional, seluruh kawasan NTB akan tertutup bagi wisatawan. Hal ini ditakutkan akan berbuntut pada kerugian yang lebih besar, di mana penopang utama ekonomi di NTB adalah sektor pariwisata.
“Karena begitu dinyatakan bencana nasional, maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak,” katanya.
