PDIP melakukan dagelan politik dan menipu rakyat dengan mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan kasus 27 Juli serta menuding SBY mempunyai peran dalam peristiwa tersebut.
Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (27/7). “Padahal orang-orang yang diduga terlibat peristiwa 27 Juli ada di pemerintahan Jokowi,” jelas Muslim.
Menurut Muslim, harusnya pemerintahan Jokowi bisa menyelesaikan kasus 27 Juli pada awal-awal pemerintahan. “Ini menjelang Pilpres dibuka lagi, sangat politis,” paparnya.
Kata Muslim, PDIP akan memakai Antasari Azhar untuk menyerang SBY dan Partai Demokrat. “Antasari Azhar dimunculkan kembali. Tugasnya untuk memperburuk SBY dan Demokrat,” paparnya.
Muslim melanjutkan, kemunculan Antasari akan di-bollow up media pendukung pemerintah seperti Metro Tv. “Antasari akan diundang dan bicara kasus yang menimpanya,” jelasnya.
Pengurus DPP PDIP mendatangi Kantor Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Menteng, Jakarta Pusat untuk mendorong penuntasan kasus 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa kudatuli.
PDIP menyebutkan SBY yang saat itu masih aktif sebagai perwira ABRI memegang informasi penting tentang kasus kudatuli. Kasus yang diawali penyerangan Kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng tersebut sudah disimpulkan adanya pelanggaran HAM berat.
“PDI Perjuangan pada saat itu semangat yang dibangun adalah untuk menjadikan peristiwa 27 juli 1996 sebagai peristiwa Kelabu, betul betul merobek demokrasi kita,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto
