Presiden Jokowi geram komentar negatif atas kesepakatan dengan PT Freeport karena ulah pendukung penguasa yang seolah-olah perusahaan tambang asal AS telah dikuasai Indonesia.
“Komentar publik itu muncul justru merespon narasi propaganda opini yang dibebtuk oleh penguasa dan pendukungnya, bahwa seolah Freeport sdh bisa kita ambil,” kata politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean di akun Twitter-nya @LawanPolitikJKW.
Ferdinand mengungkapkan seperti itu atas berita berjudul “Jokowi Geram Kesepakatan Freeport – Inalum Dikomentari Negatif” tempo.co.
Menurut Ferdinand, divestasi PT Freeport bukan jalan terbaik.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia berhenti membuat citra ke masyarakat, seolah-olah telah mencaplok 51% saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sebab meski Heads of Agreement (HoA) itu telah ditandatangani oleh PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc, dan Rio Tinto, namun HoA bukan merupakan perjanjian yang mengindikasikan transaksi jual beli saham selesai.
Dia pun mengutip pernyataan Head of Corporate Communications & Government Relations Inalum, Rendi Witular, di sebuah media bahwa HoA yang telah diteken itu masih akan dituangkan dalam perjanjian lebih rinci.
“Pernyataan ini perlu diapresiasi mengingat jelas bahwa HoA bukanlah perjanjian yang mengindikasikan telah selesainya transaksi jual beli participating interest dari Rio Tinto dan jual beli saham dari Freeport sehingga Indonesia melalui Inalum telah menjadi pemegang saham 51% dari PT FI,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7).
