Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) bergaya petak umpat dengan melempar kenaikan harga BBM ke Pertamina padahal ketika diturunkan penguasa yang mengumumkan.
Demikian dikatakan pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Selasa (3/7). “Kalau kebijakan dinilai merugikan pemerintah dilempar, namun memberikan citra positif langsung pemerintah yang mengklaim,” ungkapnya.
Kata Yazid, pemerintahan Jokowi tidak berani bertanggungjawab dalam kenaikan harga BBM. “Ini pemerintah seperti bukan seperti laki-laki yang bertanggungjawab,” papar Yazid.
Menurut Yazid, rakyat akan menilai pemerintahan Jokowi hanya mengklaim yang baik-baik bahkan kebijakan sebelumnya diakuinya. “Pencintaraan Jokowi terlalu lebaya sehingga memuakkan,” jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan kenaikan BBM merupakan ranah dari PT Pertamina dan bukan kebijakan pemerintah.
“Kenaikan BBM Itu kan corporate ya, yang dilakukan Pertamina,” katanya usai rapat dengan komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7) malam.
