by

Jokowi Berpihak ke Palestina atau Tidak bisa Dilihat Pecat atau Biarkan KH Yahya Staquf di Wantimpres

KH Yahya Cholil Staquf dan Presiden Jokowi (IST)

Keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perjuangan Palestina bisa dilihat dipecat atau tidaknya KH Yahya Cholil Staquf dari anggota Wantimpres.

“Cara menilai Apakah rezim jokowi memihak israel atau tidak itu mudah, lihat saja apakah Yahya Staquf Wantimpres dipecat atau tidak,” kata pengamat politik Tengku Zulkifli Usman dalam pernyataan kepada suaranasional beberapa waktu lalu.

Menurut Zulkifli, Presiden Jokowi tidak akan memecat KH Yahya Cholil Staquf dari anggota Wantimpres kecuali ada tekanan yang super hebat, itupun tidak akan terjadi.

“Rezim Jokowi bukan rezim pro Islam, umat islam hanya dijadikan komoditas politik musiman semata tidak lebih,” paparnya.

Baca juga:  Rais Syuriah PBNU KH Masdar F Mas'udi Nilai Ahok tak Nistakan Al Quran

Kata Zulkifli, secara de facto dan de jure, rezim Jokowi pro terhadap Israel minimal tunduk patuh sama zionis, indikasinya sangat mudah dibaca.

“Dulu Jokowi menolak faksi perjuangan Hamas Palestina untuk buka kantor cabang di Jakarta, padahal Hamas melakukan lobi resmi secara profesional dan sesuai kaidah diplomatik modern, namun tetap ditolak Jokowi,” paparnya.

Ia merasa heran dengan penolakan membuka perwakilan Hamas di Jakarta padahal Rezim Jokowi sangat gencar menyuarakan isu bela Palestina saat kampanye pilpres 2014.

“Yahya Staquf bisa lolos ke Israel kalau dalam kacamata politik internasional sudah bisa disimpulkan bahwa rezim ini adalah bagian dari plot kacung dan budak dunia,” paparnya.

Baca juga:  Langgar Anggaran, Konstitusi dan Diduga Korupsi, Jokowi Bisa Digulingkan

Kata Zulkifli, dalam sistem negara seperti Indonesia, lolosnya Yahya Staquf ke Israel dan tidak adanya sanksi berat kepada yang bersangkutan menunjukkan bahwa warna rezim ini sangat jelas memihak Israel.

“Jokowi memang sangat layak disalahkan, karena perangkat tatanegara kita memang memberikan ruang yang sangat besar kepada presiden untuk bertindak, dalam dan luar negeri, konstitusi kita adalah presidensialisme, baca ulang,” paparnya.

loading...

Loading...

News Feed