Dana deradikalisasi yang naik tiap tahun dan cukup besar harus ada transparansi.
“Itu (program deradikalisasi) harus transparan,” ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/5).
Kata Fadli, anggaran yang berlebih untuk lembaga-lembaga terkait untuk itu sangat dibutuhkan akses yang transparan untuk melihat keberhasilannya.
“Sekarang itu anggaran untuk BIN itu cukup tinggi, kalau tidak salah naik dari Rp 2 triliun jadi Rp 10 triliun, kemudian anggaran untuk penanganan terorisme juga jumlahnya triliunan. Nanti harus dicek angka pastinya, jadi angkanya cukup besar kok, berlebih-lebih,” paparnya.
Fadli mengimbau agar anggaran sebanyak itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.
“Jadi harus jelas, transparan untuk apa yang dimaksud dengan deradikalisasi itu, jangan sampai dana deradikalisasi ini dipakai untuk kepentingan lain. Kepentingan politik atau yang lainnya,” tambahnya.
Fadli juga mengaitkan program tersebut dengan jargon Revolusi Mental yang menjadi andalan Presiden Joko Widodo selama ini.
“Begitu pula dengan Revolusi Mental ini sudah sejauh mana, ada kaitannya tidak? Jangan hanya jargon saja,” pungkasnya.
