Gerindra membentuk sekretariat bersama (sekber) dengan PKS sebagai posko pemenangan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2019. Pengamat Politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai, sekber merupakan alat bagi Gerindra untuk menguji kesungguhan parpol koalisi memberi dukungan terhadap Prabowo.
“Sekber hanya simbolisasi bagi Gerindra untuk menguji koalisi. Teknisnya belum ada kesepakatan 100 persen dengan Prabowo,” katanya, (29/4) dikutip dari Harian Nasional
Menurut Asrinaldi, pembentukan sekber menyusul kegamangan Gerindra usai survei beberapa lembaga di Tanah Air menyatakan elektabilitas Prabowo rendah, jauh di bawah petahana Joko Widodo yang berasal dari PDI-P. Dia berpendapat, dalam sekber masih tarik ulur karena parpol koalisi menunggu perubahan elektabilitas Prabowo menuju pesta demokrasi nasional tahun depan.
“Parpol, (terutama yang sudah atau pernah berkoalisi dengan Gerindra) menunggu sampai elektabilitas Prabowo bagus, baru memberi dukungan serius,” ujar Asrinaldi.
Sekber Gerindra-PKS yang resmi dibentuk, Jumat (27/4), dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Partai Gerindra M Taufik. PAN dan PBB sempat menolak disebut andil dalam sekber tersebut, mengingat belum ada kesepakatan. Pada acara tersebut, Presiden PKS Shohibul Iman mengirim Wasekjen PKS Abdul Hakim, sementara PAN dihadiri Wakil Ketua Umum Hanafi Rais.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, partainya belum punya keputusan final terkait capres-cawapres. Koalisi dengan Gerindra, kata dia, masih tergantung bagaimana kesepakatan yang diambil antara kedua partai. Hidayat juga membantah rumor yang menyebut PKS sudah hampir deal dengan Gatot Nurmantyo. Menurut dia, komunikasi serius sejauh ini belum ada.
PKS sebelumnya menganggap positif banyak kandidat presiden di Pemilu 2019 di luar Joko Widodo dan Prabowo Subianto. PKS menilai, kemunculan sosok baru membuka ruang bagi publik dalam memilih calon pimpinan orang nomor satu di Tanah Air. Kehadiran capres alternatif seperti Gatot dianggap memberi pendidikan kepada masyarakat bahwa yang jadi capres bukan orang partai saja.
“Belum ada kesepakatan, meskipun sosok Gatot bisa saja jadi capres alternatif jika memenuhi syarat. Gatot paham jika ingin jadi capres ada ambang batas (pemilihan presiden) 20 persen. Kalau dari PKS saja tidak cukup. Sebab itu komunikasi dengan partai lain harus efektif,” kata Hidayat.
Ketua Tim Sukses Pemenangan Prabowo, Sandiaga Uno memastikan, peresmian sekber sekadar kerja sama antara Gerindra, PKS, serta elemen politik lain yang nantinya mengusung Prabowo sebagai capres. Sekber merupakan sebuah wadah untuk menampung aspirasi rakyat sekaligus menerima masukan lintas tokoh. Menurut dia, masih ada daerah yang merasakan beratnya hidup di Indonesia.
“Itu dilatari faktor ekonomi. Sekber ini sebetulnya rumah bersama,” ujar Sandiaga.
PAN belum Resmi Mendukung
Menurut Waketum PAN Hanafi Rais, kehadiran PAN pada peresmian sekber bukan sebagai bentuk dukungan resmi terhadap Prabowo. PAN masih menunggu rakernas untuk memastikan pilihan terkait capres-cawapres. “Sekber bukan acara deklarasi (mendukung Prabowo). Kami datang sekadar memenuhi undangan,” kata Hanafi.
Lambang PBB yang sempat disematkan dalam sekber Gerindra-PKS menuai protes. Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono membantah, partainya ikut gabung dalam koalisi sekber. PBB masih memegang hasil muktamar terakhir yang memercayakan capres kepada Ketua Umum partai itu Yusril Ihza Mahendra.
Sukmo juga mengimbau kepada seluruh kader PBB di Indonesia, jangan menggunakan isu tergabungnya PBB ke poros koalisi pengusung Prabowo. Pencantuman lambang PBB dalam rumah sekber, menurut Sukmo, tanpa konfirmasi “Kami imbau kader bahwa adanya PBB di sekber bukan keputusan partai. Keputusan partai akan dibahas di forum mukernas dan dewan partai Mei mendatang,” ujar Sukmo.
