Peluang Airlangga Hartarto dipilih Joko Widodo sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2019 terbuka lebar. PDI-P memberikan sinyal kuat, Golkar salah satu partai politik (parpol) koalisi yang memungkinkan menjadi pendamping di ajang pesta demokrasi nasional tahun depan karena dinilai layak andil menjalankan roda pemerintahan kelak.
Meski belum mengumumkan resmi, “Partai Banteng” menyebut kedekatan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Golkar Airlangga terjalin baik dan punya chemistry kuat sehingga diyakini bisa menjadikan Tanah Air lebih maju. Ketua DPP PDI-P Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri mengatakan, PDI-P dan Golkar, dua partai yang cocok.
“PDI-P dan Golkar saling berdekatan. Kami matching dengan Golkar,” katanya di Jakarta, Minggu (8/4).
Dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman PDI-P kemarin di Jakarta, kemesraan PDI-P dengan Golkar tak bisa dimungkiri. Candaan kader PDI-P dengan Airlangga yang turut hadir di acara itu tampak menjurus ke pencalonan capres-cawapres. Merujuk nomor urut pemilu, Golkar yang berada di posisi 4 dan PDI-P 3, jadi bahasan yang dianggap melengkapi.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, di dalam Partai Golkar ada PDI-P, begitu pun sebaliknya. Hasto mengaitkan nomor urut partainya dengan Golkar sebagaimana bunyi sila ke 3 dan 4 Pancasila yakni persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Nomor 4 artinya musyawarah semangat untuk demokrasi. Di nomor urut Golkar itu ada lambang kepala banteng,” ujar Hasto.
Namun, kedua parpol itu belum menentukan resmi cawapres yang layak untuk disandingkan dengan calon presiden (capres) petahana Joko Widodo. Baik Golkar maupun PDI-P bersepakat akan membahas bursa pendamping Joko Widodo setelah Pilkada Serentak 2018. Di barisan koalisi pemerintah, sejumlah nama lain juga mencuat digadang sebagai cawapres Joko Widodo.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy) turut berpotensi sebagai cawapres Joko Widodo, lantaran punya daya tawar kuat sebagai barisan partai Islam. Menurut Hasto, PDI-P masih menggodok karakter kepemimpinan yang tepat sebagai cawapres. Bursa cawapres terus dibahas lewat komunikasi dengan ketua umum parpol koalisi.
Bagi Airlangga, koalisi dengan PDI-P sudah menjadi komitmen Golkar karena bertekad mendukung Joko Widodo sebagai capres di Pemilu 2019. Meski tidak terlihat antusias, Airlangga dinilai kader Golkar layak dipinang Joko Widodo sebagai cawapres karena berpengalaman membangun pemerintahan bersama Joko Widodo sebagai Menteri Perindustrian RI hingga sekarang.
“Feeling saya dengan Pak Hasto sama. Namun, jika mau tanya cawapres silakan ke Pak Joko Widodo. Golkar baru akan berhitung setelah pilkada,” kata Airlangga.
Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid memastikan partainya tetap berkoalisi dengan PDI-P asal diberi garansi Muhaimin Iskandar dijadikan cawapres Joko Widodo. Dia tidak menutup kemungkinan PKB menarik dukungan terhadap Joko Widodo jika pemerintah tidak mewujudkan kadernya mendapat kursi RI dua di Tanah Air. “Bisa saja Pak Muhaimin mencalonkan sebagai presiden.”
Politikus PPP Reni Marlinawati menyatakan, PPP sekadar menyodorkan kriteria cawapres yang layak untuk mendampingi Joko Widodo. Menyoal peluang Ketua Umum PPP Romy sebagai pendamping Joko Widodo, Reni enggan berspekulasi, karena peta politik masih bisa berubah hingga pendaftaran capres-cawapres 4 Agustus mendatang. PPP menyerahkan kepada Joko Widodo.
Pengamat Politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi berpendapat, cawapres yang layak menjadi pendamping petahana sosok yang mampu mendongkrak elektabilitas Joko Widodo jelang pemilu. Semua parpol koalisi pemerintah yang menyodorkan ketua umum harus mampu memenuhi posisi tawar itu, bukan sekadar mengandalkan profesi atau latar belakang yang dimiliki.
