Tidak ada pengaruh operasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Reserse Narkotika (Restik) terhadap narkoba termasuk penangkapatan beberapa ton barang haram yang dibawa kapal dari Taiwan maupun China.
Demikian dikatakan mantan anggota DPR Komisi III DPR Djoko Edhi Abdurrahman kepada suaranasional, Senin (26/2).
Kata Djoko, tak ada gunanya menangkap ABK pembawa narkoba. Pemegang letter credit (LC) nya di China, penerbit LC nya di Indonesia. Penerbit LC ini yang tak pernah diungkap BNN dan Restik
“Mereka dimanfaatkan untuk promo jabatan oleh Restik. Berhenti menunggangi para artis: narkoba mengamuk bukan karena artis pakai narkoba, melainkan karena kerja BNN dan Restik tak beres,” jelasnya Djoko.
Kata Djoko penangkapan ekspor impor narkoba itu adalah modus penerbit LC untuk memutihkan barang gelap itu via Berita Acara Pemusnahan. Sudah pasti ada penjaminnya. ABK adalah bagian dari costing, silahkan dihukum mati. Itu dugaan kebocoran yang pertama: barang bukti kembali ke pasar.
“Kebocoran pada operasi Bea Cukai. Ada 139 pelabuhan yang pagi-pagi sekali Ditjen BC sudah menyatakan hands up untuk mengawasi keluar masuk barang seluruh pelabuhan. Mereka hanya mampu sepertiganya. Itu belum pelabuhan pribadi yang jumlahnya juga banyak. 1,2 ton narkoba di PIK masuk via pelabuhan pribadi,” ungkapnya.
Ia mengatakan, kebocoran di Pangarmabar daerah Kepri adalah wilayah hukum Pangarmabar, sudah sejak 12 tahun lalu lalu lintas segala barang gelap, sejak ikan, narko hingga kencing di laut. Sejak Menteri Susi, Tupoksinya berubah. Kian tak jelas.
“Sekonyong-konyong sejak sabu-sabu 1 ton kapal Sunrice ditangkap oleh Pangarmabar, muncul satgas narkoba di televisi. Rebutan antara BNN, Direktur IV Narkoba Mabes Polri, Bea Cukai, Pangarmabar, dan Satgas. Sudah ada BNN masih pula ada Satgas Merah Putih. Apa yang diperebutkan? Jasa? Rebutan narkobanya! Modus. Cukup jelas, duitnya ada di narkobanya. Dramaturgi,” pungkasnya.
