Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprotes Jenderal Gatot Nurmantto yang memutasi beberapa Perwira Tinggi (Pati) sebelum Panglima TNI itu dipensiunkan.
“Kalau sudah Masa Persiapan Pensiun (MPP), tidak boleh ambil kebijakan strategis. Harusnya dia mengerti etikanya. Apalagi yang dirotasi 85 perwira tinggi,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Kamis (8/12)
Kata Eva, empertanyakan maksud dan motivasi Gatot melakukan perombakan besar tersebut. Ia juga menanggapi alasan Gatot yang mengaku melajukan rotasi karena tidak tahu presiden akan menyerahkan nama calon Panglima TNI ke DPR.
Sementara itu, Gatot mengakui bahwa keputusan mutasi jelas masa pensiun dirasanya kurang elok. Namun Gatot menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar aturan TNI karena dirinya secara de facto masih menjabat sebagai Panglima TNI.
“Jadi, kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember), walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 (Desember) sudah diparaf,” tutur Gatot.
Jenderal Gatot diketahui melakukan mutasi dari surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Salinan surat kemudoan ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menhan, Kepala BIN, hingga Ketua Mahkamah Agung.
Mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi yakni Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
