Munculnya bangunan mewah yang dibangun taipan memunculkan ketidakadilan pribumi di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian dikatakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkanna kepada suaranasional, Senin (4/12).
“kawasan-kawasan perumahan mewah, mall, hotel, kompleks perkantoran berskala dunia, tempat hiburan, kawasan pendidikan berstandar internasional, apartemen mewah – bagai kota-kota yang berstandar global — ada banyak kaum aborigin-jelata yang sengaja diumpetin agar tidak mengganggu eksotisme,” ungkap Mukhaer.
Kata Mukhaer, aksesibilitas kaum aborigin alias kaum pribumi acap ditutup masuk ke kawasan-kawasan eksklusif. Jalan-jalan kampung pun dengan seenaknya diatur sesuai selera (keinginan) pengembang, bukan lagi sesuai kebutuhan komunitas.
Ia mengatakan, Keguyuban lokal menjadi hilang. Bahkan, aparat RT dan jaro (RW) di kampung-kampung acap dilarang masuk bersilaturahmi ke kawasan itu. Jadilah kaum pribumi itu menjadi penonton di negerinya sendiri. Bahkan menjadi jongos di negerinya sendiri.
“Pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang membuat desain ketidakadilan, diskriminasi, dan segregasi sosial seperti itu? Apakah rakyat di kampung-kampung? Pemodal Taipan? Ato memang di-setting oleh Pemda dengan kemudahahan perizinan?
Padahal Pancasila hanya bisa tegak di atas Keadilan Sosial. Rohaniawan Katolik
Prof. Franz Magnis Suseno, usai berdialog dgn President of Rissho Koesi-kai, sekte Budhis di Jepang, Jumat (24/11), berujar: _”Ketidakadilan adalah akar semua sikap intoleran”_. Artinya, siapa sejatinya yg telah mengkudeta tegaknya Pancasila di Tanah Air kita?
“Atau siapa yang menciptakan sikap intoleran? Jawabanya adalah mereka yg memproduksi ketidakadilan, yakni kekuatan modal taipan, dukungan pejabat negara/daerah, politisi bejat, yg selalu mengawetkan posisi politik dan posisi dompetnya. Itulah sejatinya yang harus diberangus tuk membangun negeri elok Pancasila ini,” pungkasnya.
