Meikarta, Strategi Neo Imperialisme China di Indonesia

Proyek Meikarta milik Lippo Group dengan anggaran sekitar Rp 287 triliun diduga kuat bagian strategi neo imperalisme China di Indonesia.

Demikian dikatakan Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Itenas Bandung, Naufal Althaf M. Ahmad kepada suaransional, Senin (21/8).

“Wakil Gubernur Jabar Dedi Mizwar menilai proyek tersebut adalah bagaikan membangun negara di dalam negara,” ungkap Nuafal.

Kata Naufal, proyek Meikarta dapat menampung sekitar 1-2 juta penduduk baru migrasi dari China yang akan siap huni pada bulan Desember 2018 mendatang.

“Dan kota Meikarta ini akan menjadi kota paling modern se-Asia Tenggara karena tingkat perencanaan dalam menata kotanya sudah diperhitungkan sedemikian rupa,” ungkapnya.

Kata Naufal, Proyek Meikarta telah mengacaukan Perencanaan Wilayah dan Tata Kota yang akan dilaksanakan Pemprov Jabar dalam pembangunan kota Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta (Bodebekarpur) untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta.

“Ditambah lagi Kota Meikarta ini ternyata sudah berkorelasi dengan proyek sebelumnya yang dikuasai oleh China pula (perusahaan China Railway International), yaitu Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km yang pada saat ini masih dalam tahap pembangunan pula,” jelasnya. 

Proyek kereta cepat ini pun 75% diantaranya didanai dari CDB (Central Development Bank) China dari total anggaran pembangunan sebesar 74,8 triliun (75% dari hutang CDB, 25% dari APBN) serta dengan menggadaikan 4 aset BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai gantinya jika proyek ini gagal.

Naufal mengatakan, China dalam melalukan Imperialisme Neo Komunisnya adalah menanamkan investasi dengan cara Turnkey Project.

Turnkey Project ini adalah paket yang dikeluarkan China pada saat negara peminta/penjual aset meminta China untuk membangun infrastruktur di negara peminta tersebut.

“Paket Turnkey Project ini diantaranya dimulai dari pendanaan, mesin, bahan baku, manajemen, tenaga ahli, bahkan sampai kuli kasar didrop dari Cina. Makannya jangan heran jika banyak berdatangan Pekerja Asing Asal China, karena itu sudah Turnkey Project (satu paket) yang China tetapkan jika ingin mengundang China untuk berinvestasi di negara kita ini,” ungkapnya.
 
Ia mengatakan, modus Turnkey Project ini sukses dijalankan di Afrika. Di antaranya negara Zambia, Gabon, Angola dan negara yang baru terbentuk yaitu Sudan Selatan. Bahkan jika sudah tidak sanggup mengganti hutang yang telah China keluarkan pada banyak pembangunan proyek, maka taruhannya adalah ekonomi, politik dan kekuasaan yang akan dikendalikan penuh oleh China. Dengan kata lain negara itu kolaps dan milik China.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah pun mempunyai hutang luar negeri Per April 2017 tercatat sebesar USD 328,17 miliar atau setara dengan Rp 4.365 triliun. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Maret 2017 yang tercatat hanya USD 326,45 miliar.

“Utang ini telah benar-benar membuat Indonesia tinggal tunggu kolaps total karena benar-benar dicengkram oleh China dan Amerika yang saling memperebutkan segala potensi Sumber Daya Alam dan perebutan pengaruh politik dan kekuasaan di elit pemerintahan agar dapat dikendalikan penuh oleh salah satu diantara 2 Adidaya yang membawa masing-masing ideologinya ini,” kata Naufal.

Indonesia sudah benar-benar terjebak perangkap hutang asing (debt trap) dan asumsi perspektif ekonomi pertumbuhan ala kapitalisme yang ketergantungan akan investor asing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Kejadian ini sungguh benar-benar seperti Singapura yang sudah dikuasai oleh bangsa China dari tahun 1970an lewat Lee Quan Yew yang berhasil menarik perhatian pribumi dengan modus keperduliannya dalam membangun negeri dari berbagai sisinya, sehingga akhirnya setelah berhasil, peran pribumi pun sudah tergeser sepenuhnya,” pungkasnya.