Proyek Meikarta yang belum izin dan bangunan namun sudah tersebar iklan di berbagai media serta ditawarkan masyarakat menandakan pengembang dari Lippo Group ini telah melakukan kudeta terhadap wewenang negara.
Demikian dikatakan Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Doni Zakiyamani dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (8/8).
Kata Doni, Lippo lupa bahwa negeri masih memiliki pemerintah, baik itu pemda maupun pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat diam saja berarti negeri tidak lagi memiliki pemimpin. Hanya pemda yang berani kesewenangan Lippo karena belum mengantongi izin.
“Meikarta menjadi bukti bahwa Jokowi adalah “budak” kapitalisme terutama pengusaha cina. Salah satu kesalahan bangsa ini menyerahkan kekuasaan padanya.
Kata Doni, proyek bernilai Rp 278 trilliun sekaligus pembuktian Lippo Group adalah penghinaa konstitusi negara. “Kita harus mengusir pengusaha bermental penjajah, jangan ada lagi ruang bagi pemilik modal yang tidak mengindahkan Pancasila dan UUD 45,” ungkap Doni.
Doni menegaskan proyek Meikarta menandakan Kehidupan bernegara kita seolah tiada arti ketika swasta seenaknya membangun kota baru.
“Kita benar-benar sedang dihina Asing, lihat saja konsorsium yang dilibatkan Lippo Group. Semua perusahaan Asing tersebut seolah memiliki kekuasaan di atas rakyat Indonesia,” ungkap Doni.
Kata Doni, proyek Meikarta merupakan kudeta terhadap pemerintahan saat ini, sekaligus penjajahan terhadap Bangsa Indonesia. Sebelum “VOC” bernama Lippo menguasai negeri ini, sejatinya kita harus melawannya.
“Melawan penjajah merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Melawan kolonialisme merupakan ajaran semua agama yang diakui dinegeri ini, mari bangkit melawan,” pungkas Doni.
