Joko Widodo (Jokowi) menzalimi umat Islam dengan memanfaatkan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
“Padahal banyak sekali orang berhaji dari kalangan menengah ke bawah hasil menjual maupun menabung tetapi dengan seenaknya Rezim Jokowi mempergunakan untuk infrastruktur, itu zalim,” kata aktivis politik Ahmad Lubis kepada suaranasional, Kamis (27/7).
Kata Lubis, dana haji yang tersimpan di banka harusnya memberikan manfaat kepada calon jamaah haji. “Selama ini calon jamaah haji tidak mengetahui bunga yang diterima saat menyimpan dana haji itu,” papar Lubis.
Lubis mengatakan, permintaan Jokowi memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur menandakan pemerintah tidak punya dana.
“Dulu saat kampanye Jokowi mengatakan, ada uangnya tetapi sekarang kebingungan cari uang, dana haji untuk infrastruktur, upah minimum provinsi (ump) dipajaki. Rakyat jadi terbebani,” pungkas Lubis.
Presiden Jokowi ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7).
“Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik,” kata Jokowi.
