Pemerintah Jokowi dinilai sangat tepat mengeluarkan Perppu pembubaran ormas dan blokir telegram.
“Kebijakan Pemerintahan Jokowi sudah tepat baik PERPPU Ormas & Blokir Aplikasi Telegram,” kata politikus kutu loncat, Ruhut Sitompul di akun Twitter @ruhutsitompul.
Kata Ruhut, kebijakan pemerintahan Jokowi itu agar tidak muncul kelompok jihadis di Indonesia. “agar tidak terjadi lagi Juara 2 Pengekspor “JIHADIS”,” ungkap Ruhut.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengisyaratkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
“Dalam Perppu ada azas contrario actus, maka lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan ormas (Kemenkumham), diberikan kewenangan mencabut izin itu manakala ormas tertentu sudah melanggar ketentuan izin,” ujar Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/7).
