Negara harus membantu menjernihkan pertanyaan publik, mengapa identitas Jokowi masih dipersoalkan oleh banyak rakyat Indonesia secara terus menerus sejak beliau masa pencalonan bahkan disaat masih berada di singgasana kekuasaan.
“Negara harus membentuk tim independen yang terdiri dari berbagai ahli termasuk pihak universitas, ahli sejarah, pihak kesehatan, kepolisian, kejaksaan, komunitas intelijen (BIN, BAIS) untuk melakukan klarifikasi secara resmi untuk mengembalikan citra Joko Widodo dan keluarganya secara resmi,” kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai kepada wartawan, Rabu (4/1).
Kata Natalius, Tim ini bertugas menelusuri fakta sejarah, mengumpulkan dokumen termasuk data rahasia negara sebagai data sekunder, pengambilan data primer, melakukan penyelidikan ilmiah (scientivic investigation) melalui tes DNA, dan hasilnya bisa dibukukan serta diumumkan ke publik secara resmi.
“Di saat proses belangsung Presiden Jokowi harus ditempatkan sebagai warga negara Indonesia yang diduga difitnah. Di negara negara maju proses penyelidikan semacam ini terhadap seorang Presiden atau pemimpin negara adalah hal yang lasim dan bukan luar biasa,” ungkap Natalius.
Kata Natalius, pemerintah sebaiknya hindari melakukan tindakan defensif dengan menyatakan isi buku ‘Jokowi Undercover’ tidak benar, fitnah, bohong dan sebagainya. Karena rakyat masih Ingat kata seorang tokoh nasional ” sepersen saja saya makan uang, siap digantung di Monas” tindakan atau perkataan yang bertolak belakang dengan fakta ini yang disebut teori Acontrario, atau pepatah Jawa Kuno ” becik ketitik ala ketara”.
“Oleh karena itu, Pemeintah sebaiknya membantu keluarga Presiden Jokowi agar menjaga nama baik, wibawa serta harkat dan martabatnya tetap lestari dimasa yang akan datang,” pungkas Natalius.
