Presiden Brasil Rousseff dicopot dari jabatannya karena manipulasi anggaran. Sedangkan di Indonesia Presiden Jokowi secara nyata melanggara konstitusi dan UU tapi DPR masih membiarkan saja.
Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule dalam pernyataan kepada suaranasional, Kamis (1/9).
“Presiden Jokowi diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi antara lain kasus korupsi bus karatan bus TransJakarta tetapi Presiden masih tenang-tenang saja,” ungkap Iwan Sumule.
Kata Iwan, saat Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. “Ada apa dengan aparatur negara, elit negara dan rakyat Indonesia saat ini yang masih saja berdiam diri melihat perilaku Presiden,” ungkap Iwan Sumule.
Sedangkan Peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng mengatakan, perkembangan ekonomi dewasa ini, ditambah beratnya peluang proyek tax amnesty yang ditargetkan menambah penerimaan sebesar Rp265 triliun, maka dipastikan defisit anggaran mencapai Rp500 triliun atau sekitar 4,3 persem PDB.
“Dengan demikian maka otomatis Jokowi melanggar UU keuangan negara dan bisa digulingkan oleh DPR,” tutup Salamuddin.
