Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempercepat UU Dwi Kewarganegaraan menandakan mantan Wali Kota Solo itu Chinanisasi di Indonesia.
“Dengan disahkan UU Dwi Kewarganegaraan oleh Pemerintah Jokowi berarti rencana Jokowi Chinanisasi sukses adanya,” kata aktivis politik Yudistira kepada suaranasional, Ahad (21/8).
Kata Yudistira rakyat China yang sudah masuk ke Republik ini sebagai tenaga kerja asing maka dengan sendirinya akan memiliki paspor kewarganegaraan Indonesia, bahkan KTP.
China menganut dwi kewarganegaraan (ius sanguinis) dan menganut azas kewarganegaraan ius solli atau loyalitas pada satu negara di mana dia dilahirkan.
“Lantas apakah kita sadar jika tujuan sebenarnya dari masuknya rakyat China tersebut adalah untuk menguasai Indonesia, sebab secara kuantitatif populasi RRC sudah mencapai 2 miliar manusia sehingga pemerintah China bukannya sudah tak mampu mengurus rakyatnya tapi justru dengan hal itu munculkan strategi dan upaya licik untuk mengkoloni atau membuat wilayah jajahan baru bernama Indonesia,” ungkap Yudistira.
Yudistira mengatakan China menutup mata memberikan utang atau menggelontorkan yuan sampai tembus 650 Trilliun lebih ke Jokowi atas nama NKRI tapi tentunya ada syarat mutlak yang wajib dipenuhi Jokowi dan itu disepakati MoU antara RI dengan China.
“Yang paling tragis China ngasih duit tapi status ngutang dengan bunga 2,5%/bulan sementara Jepang bisa memberi juga utang dengan bunga hanya 1 s/d 1,5%/bulan, lalu proyek infrastruktur, rel kereta api dan lokomotifnya, ruas jalan Tol, tambang dan lain-lain dalam hal ini yang mengerjakan harus China. Itulah mengapa rakyat Chna akan didatangkan ke Indonesia secara bertahap.
“Sebab sekarang saja China sudah menjajah umat Islam, lihat Jokowi lihat Ahok lihat konglomerat yang menguasai hampir semua lini bisnis mulai BRI, BNI dan Mandiri semua berhutang dengan China, televisi swasta, media cetak, media online, pabrik dan produk semua buatan China,” jelas Yudistira.
“Jadi apalagi yang tersisa buat rakyat bangsa Indonesia kecuali menjadi kacung baru di negeri sendiri. Jadi marilah kita sadar dan menginsafi kondisi bangsa ini yang berada dalam penguasaan dan pengawasan asing,” pungkas Yudistira.
