Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan petugas partai menandakan mantan Bupati Belitung Timur itu sedang adu domba mantan Wali Kota Solo dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP.
Demikian dikatakan pengamat politik Achsin Ibnu Maksum dalam pernyataannya kepada suaranasional, Ahad (14/8). “Ahok selalu menyebut nama Jokowi agar bisa diopinikan pihak Istana mendukyngnya di Pilkada DKI Jakarta 2017,” ungkap Achsin.
Kata Achsin, penyebutan Jokowi bukan petugas partai ingin mengkerdilkan peran PDIP. “Selama ini Ahok masih menunggu dukungan dari PDIP, maka strategi yang digunakan Ahok dengan mengangkat derajat Jokowi sehingga terlihat posisi Jokowi bisa mempengaruhi PDIP. Bahkan rekomendasi opsi DPP PDIP menyebut Ahok-Djarot opsi pertama sehingga Ahok makin bisa menggiring opini bahwa dirinya dibutuhkan PDIP,” jelas Achsin.
Menurut Achsin, Ahok menyatakan seperti itu juga ingin menegaskan Jokowi lebih berpihak kepada dirinya daripada ke PDIP.
“Ahok ingin memberi pesan kepada siapa saja bahwa Presiden Jokowi mendukung dirinya di Pilkada DKI 2016. Kasus-kasus hukum pun Ahok bisa lolos diduga adanya campur tangan dari Istana,” papar Achsin
Sebelumnya Ahok mengungkapkan, saat ini ia masih punya satu bos di dunia politik, yakni Presiden Jokowi. Ia menyebut jangan sampai ia berbeda dengan Jokowi.
“Saya tidak mau saya dengan Pak Jokowi beda. Saya harus tetap di bawah seorang Jokowi. Itu yang saya lakukan. Karena Pak Jokowi diledek semua orang, Anda bilang petugas partai. Beliau bukan petugas partai,” ujar Ahok.
“Beliau orang yang sangat sabar menanti saat yang tepat untuk 2019. Karena 2019 pencalonan presiden dan DPR sama. Kalau dulu enggak bisa. Sekarang Pak Jokowi bisa enggak keluarkan Perpres untuk APBN yang ada mark up atau apa? Enggak bisa. Saya bisa pake Pergub. Pak Jokowi enggak,” ungkap Ahok.
