Pemerintah melalui Kasudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat yang melarang bajaj melintasi bajaj menandakan Presiden Jokowi mengkhianati rakyat.
“Dulu saat mendaftar sebagai calon presiden di KPU naik bajaj sekarang melintasi di depan Istana dilarang. Ini sama saja mengkhianati rakyat,” kata pengamat politik Ahmad Yazid kepada suaranasional, Rabu (20/7).
Kata Yazid, Jokowi sudah terbiasa memanfaatkan rakyat kecil untuk meraih kekuasaan. “Lihat saja kontrak politik yang tidak akan menggusur justru digusur oleh Ahok. Harusnya dengan kekuasaan sebagai presiden bisa meminta Ahok tak menggusur, justru yang terjadi membiarkan saja,” Papar Yazid.
Menurut Yazid, kebijakan Kasudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat yang melarang bajaj di depan Istana atas permintaan Ahok. “Ahok melarang itu atas permintaan Jokowi. Dua orang ini bersahabat,” jelas Yazid.
Pelarangan bajaj untuk melintas di Lingkar Monumen Nasional (Monas), tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan Medan Merdeka Utara bukan hanya mempertimbangkan aspek kemacetan.
Pelarangan diungkapkan Kasudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak juga menimbang aspek keindahan.
Karena ungkapnya, kedua jalan tersebut merupakan akses utama menuju kantor kementerian, terlebih Jalan Medan Merdeka Utara yang senyatanya adalah muka Istana Negara yang merupakan simbol negara.
