Pengurangan atau “mutilasi” alokasi anggaran di setiap kementerian/lembaga negara tersebut, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi tidak mempunyai kapasitas sebagai pemimpin.
Demikian dikatakan Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok sky Khadafi dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (13/6).
“Ini artinya pemerintah Jokowi memakai istilah penghematan anggaran, sengaja untuk memplintir otak publik agar bisa ikut membebek ikut kebodohan pemerintah,” kata Uchok.
Uchok meminta DPR agar menolak mutilasi anggaran yang diusulkan Jokowi.
Selain itu, ia menantang Ketua DPR, Ade Komarudin selaku mantan aktivis untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan publik.
“Dengan melakukan penolakan atas mutilasi anggaran berarti DPR menunjukan kewibawaan lembaga parlemen. Karena DPR sekarang setara dengan Presiden, maka jangan mau jadi stempel presiden Jokowi. Kalau DPR hanya jadi stempel presiden Jokowi lebih baik pulang kampung saja, tidak usah jadi wakil rakyat karena memalukan sekali,” paparnya.
Kata Uchok, mutilasi anggaran ini akan berdampak kepada terganggu kepentingan atau pelayanan publik. Misalnya Polri dimutilasi sampai Rp1.5 triliun maka banyak penjahat yg begitu senang dan gembira karena polisi tidak sanggup untuk memproses secara hukum.
“Atau Komisi Yudisial tidak akan bisa lagi melakukan pengawasan atas hakim hakim yang nakal lantaran tidak punya anggaran. Apakah ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan DPR?” tanya Uchok.
