Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memecat 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan tindakan seenaknya dan menyusahkan.
“Memang betul-betul rezim penguasa laknat, mau seenaknya memecat PNS, apa salah mereka,” kata aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974, Salim Hutadjulu di akun Facebook-nya.
Ketua DPR Ade Komaruddin menolak penolakan terhadap rencana pemecataN PNS dengan alasan efisiensi anggaran.
“Pemerintah perlu diingatkan untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi tanpa didasari kajian yang baik dari segi manfaat dan mudhoratnya,” kata Ade Komarudin di Media Center DPR, Jakarta, Jumat (3/6).
Dia menegaskan kalau sampai pemecatan itu jadi direalisasikan, kebijakan itu tidak berbeda dengan penggusuran terhadap rakyat miskin yang melanggar tata ruang. Dan ironisnya penertiban justru tanpa mempersiapkan solusi.
