Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menguji kesetiaan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah menyatakan dukungan terhadap pemerintah dengan tidak diberi jabatan.
Demikian dikatakan pengamat politik Muhammad Huda dalam pernyataan kepada suaranasional, Rabu (4/11). “PAN tidak usah diberi jatah kursi, nantinya bisa ada reaksinya oleh politisi PAN di DPR,” ungkap Huda.
Kata Huda, masuknya PAN di pemerintahan dengan memberikan jabatan justru akan memunculkan keributan. “NasDem sudah beraksi, belum lagi PKB yang sudah awal mendukung Jokowi. Ini akan makin ribut dan tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan,” jelas Huda.
Menurut Huda, agenda reshuffle sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh Presiden sebagai ajang untuk menguji kesetiaan partai-partai politik pendukungnya. “Mana partai yang bergabung semata karena alasan ingin mendapatkan kursi kabinet, mana partai yang memang sungguh-sungguh ingin membantu Presiden tanpa syarat,” papar Huda.
Ketum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan malam ini menghadiri perjamuan makan malam menyambut Presiden Finlandia Sauli Nimisto di Istana Negara, Selasa (4/11).
Sejak mendeklarasikan diri mendukung pemerintahan, PAN masih belum menempati posisi strategis di eksekutif. Isu reshuffle jilid II pun berembus yang disebut-sebut akan diisi oleh PAN.
Sebagaimana dikutip dari Harian Nasional, dalam pertemuan di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, PAN tak diundang.
Sekjen PDI-P Hasto Kristianto dukungan PAN pada pemerintah tanpa syarat karena dilandasi kesadaran, bangsa ini dianggap tertinggal sehingga diperlukan kekuatan nasional.
“Kami tak bisa mengedepankan perbedaan, tetapi kebersamaan mengatasi berbagai tantangan yang tidak ringan,” ujarnya.
Sekjen PAN Edy Soeparno mengatakan, dalam pertemuan itu PAN tak diundang. Dia tak mempermasalahkan karena PAN bukan anggota KIH, namun mendukung pemerintah
