Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) nampak sekali bersikukuh dengan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt (MW) padahal sudah diingatkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.
“Ada kesan memaksakan dari pemerintah yang tetap menginginkan proyek tersebut tetap berjalan sesuai target,” kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan kepada suaranasional, Selasa (8/9).
Kata Jajat, namun di sisi lain pemerintah tidak mempedulikan resiko serta nasib PLN ke depannya. “Sangat aneh jika pemerintah tetap memaksakan membangun pembangkit listrik 35 ribu MW, padahal kapasitas kebutuhannya hanya 16 ribu MW,” papar Jajat.
Menurut Jajat, jika proyek ini tetap dipaksakan dan ke depan PLN mengalami kerugian, maka yang akan terkena imbasnya adalah rakyat. “Pasalnya, ini akan dijadikan alasan oleh pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL),” papar Jajat.
Jajat mengatakan, kondisi perekonomian nasional saat ini sudah cukup membuat rakyat susah, apalagi jika ditambah dengan mahalnya TDL.
