Jokowi Agendakan Pidato Minta Maaf NKRI kepada eks PKI

Kivlan Zein Mayor Jenderal (Purn) TNI AD menyampaikan ada rencana pemerintah yang akan meminta maaf kepada eks PKI dalam pidato Presiden.

Sontak berita yang diutarakan oleh Kivlan Zein spontan ditanggapi keras oleh para ulama Jawa Timur yakni GP Anshor dan MUI, yang serta merta menyatakan penolakannya.

Masduki Toha Dewan Pembinaan GP Anshor Jatim mengatakan bahwa pihaknya berharap agar pemerintah, utamanya Presiden tidak melakukan permintaan maaf kepada eks PKI, karena bakal memicu kemarahan bangsa, utamanya kaum ulama NU.

“saya berharap hal itu tidak terjadi, karena akan memicu kemarahan bangsa, utamanya kaum NU, karena saat itu NU menjadi garda terdepan dalam penumpasan pemberontakan PKI,” ucapnya secara tegas seperti yang kami lansir dari suarapubliknews, Rabu (7/7/2015).

Masduki Toha juga menyampaikan bahwa idiologi yang dibawa PKI sudah jelas-jelas berlawanan dengan Pancasila, utamanya sila pertama yakni Ketuhanan Yang maha Esa.

“Sudah jelas bahwa mereka itu pemberontak, karena dalam Pancasila, azas Negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hal itu berlawanan dengan paham komunis yang menjadi idiologi PKI,” tambah wakil ketua DPRD Surabaya asal FPKB.

Tidak hanya Masduki yang menyatakan penolakannya, hal yang sama juga disampaikan oleh KH Abdusshomad Buchori, bahwa jika benar Presiden Jokowi ada rencana akan meminta maaf kepada eks PKI dan keluarganya, maka hal itu merupakan tindakan yang tidak bisa ditoleransi.

“Kalau itu yang dilakukan, maka Sikap Presiden merupakan sikap yang sangat salah,” kata KH Abdusshomad Buchori.

Karena menurutnya, apa yang dilakukan PKI saat itu merupakan pemberontakan terhadap negara yang mengakibatkan banyak para warga NKRI yang tewas.

“Jadi apa yang dilakukan pemerintah termasuk rakyat Indonesia terhadap PKI merupakan hukuman terhadap pemberontak (PKI),” imbuhnya.

Jika kabar yang disampaikan Kivlan Zen bahwa Jokowi akan meminta maaf itu benar, artinya apa yang dilakukan negara dan rakyat Indonesia saat itu adalah tindakan yang salah. “Bisa salah semua mas,” pungkasnya.

“yang telibat memerangi PKI saat itu meliputi dari beberapa unsur, mulai dari TNI, ormas-ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) dan lain-lain, saya berhadap Presiden tidak melakukan itu, karena itu merupakan tindakan atau sikap yang berbahaya,” jelasnya.

Oleh karena itu Buchori berharap, agar orang-orang dekat di sekeliling Jokowi bisa memberikan masukan yang benar tentang sejarah bangsa yang terkait dengan PKI.

“Sebaiknya orang dekat Jokowi memberikan masukan yang benar tentang PKI yang dulunya mau merubah negara Pancasila menjadi negara komunis,” sambungnya.

Lalu saat ditanya tentang respon MUI jika kabar yang disampaikan oleh Kivlan Zein benar-benar terjadi, KH Abdusshomad Buchori kembali menegaskan jika dirinya tidak mau berandai-andai.

“Ini kan masih berita yang kebenarannya masih perlu didalami. Saya tidak mau berandai-andai. Tapi jika harus berandai-andai, sebaiknya Presiden tidak melakukannya,” ucapnya.

Seperti yang kami ketahui dari berita sebelumnya bahwa Mayor Jenderal (Purn) TNI AD Kivlan Zein, SIP, MSi mengaku jika dirinya mendengar kabar jika pemerintah akan meminta maaf kepada eks PKI melalui pidato Presiden tanggal 15 Agustus 2015.

Kivlan berpendapat, pemerintah akan bentuk dewan rekonsiliasi jilid dua, yang unsurnya Jaksa Agung, TNI, Kepolisian, Menkopolkam dan Menkumham, dalam rangka menyelesaikan masalah HAM berat di masa lalu, yang fokusnya kasus Tri Sakti, Semanggi 1 dan 2, Petrus, Wasiong, dan lain lain, akan diselesaikan supaya tidak menjadi beban Negara.