[nextpage title=”satu”]
Pidato keras Mega saat kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDIP, saat penutupan Kongres IV PDIP Megawati menegaskan, setiap kader PDI Perjuangan, yang tidak mau disebut petugas partai dipersilakan keluar.
“Kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!” tegas Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Sabtu (11/4) pekan lalu.
Alhasil pernyataan tegas Mega ini pun langsung menyulut kontroversi. Tak ingin menjadi isu liar, orang-orang dekat Mega ramai-ramai membela Mega terkait pernyataan soal petugas partai.
Berikut pembelaan beberapa petinggi PDIP pada pidato Mega terkait petugas partai seperti kami kutip dari merdeka.com, Selasa (14/4/2015):
Hasto Kristiyanto Sekjen DPP PDI Perjuangan menilai banyak pihak yang tidak memahami bahwa petugas partai yang diamanatkan dalam AD/ART merupakan sebutan penghormatan atas penugasan kader partai. Sebutan itu berlaku untuk kader yang duduk dalam posisi di struktural partai, eksekutif, maupun legislatif.
“Seorang kader yang mendapat penugasan dan berhasil duduk di lembaga eksekutif misalnya, hanya terjadi setelah yang bersangkutan melalui proses seleksi, penugasan, dan akhirnya diperjuangkan bersama untuk duduk dalam lembaga terhormat tersebut,” ucap Hasto, di Jakarta, Senin (13/4).
Hasto juga menjelaskan bahwa istilah petugas partai juga muncul dalam sejarah pergerakan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Saat itu PNI bertugas mendidik, menyadarkan, dan memimpin massa rakyat. Mereka yang telah terbukti mampu mengorganisir rakyat, kemudian ditugaskan oleh partai untuk terlibat langsung di tengah rakyat.
“Demikian halnya dalam sistem pemilu Indonesia, ketika partai berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dalam pemilu, maka kemudian partai menugaskan kader terbaiknya untuk menjadi anggota legislatif, dan dapat mengusung calon presiden. Di situlah makna petugas partai juga muncul,” ungkapnya.
Selain itu Henry Yosodiningrat Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga mengatakan, penyebutan petugas partai tersebut bukan berarti merendahkan Jokowi. Karena menurutnya, istilah petugas partai hanya berlaku saat Jokowi berada di dalam lingkungan partai berlambang kerbau itu.
“Saya tidak melihat direndahkan martabatnya. Ndak ada, prinsipnya begitu, dia kader partai, petugas partai seperti kami di DPR. Seperti caleg, kalau dia terpilih dia ditugaskan,” papar Henry di Gedung DPR RI, Senin (13/4).
karena menurut Henry didalam hukum tata negara, posisi presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. “Tapi ketika presiden diusung partai, atau gabungan parpol, ketika dia masuk rumah, kembali ke rumah, di situ dia kembali ke petugas partai,” tambahnya.
Halaman Berikutnya->
[/nextpage]
[nextpage title=”dua” ]
Pembelaan berikutnya datang dari Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan yang menyatakan masyarakat tidak usah repot dan risau dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal istilah petugas partai. Dia mengibaratkan petugas partai seperti anggota TNI dan Polri yang ditugaskan di daerah.
“Sebenarnya enggak usah repot yah. Petugas partai itu gini loh, umpama saya menjadi anggota TNI, terus ditugaskan di daerah kan petugas TNI. Polri dititipkan menjadi petugas di luar Polri mungkin. Itu kan petugasnya. Atau saya meminta, minta dong saya untuk bekerja ke saya. Dia kan petugas,” ucap Ganjar Pranowo setelah menggelar acara Samsat Idol di Wisma Perdamaian, Kawasan Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/4) malam.
Ganjar yang saat ini menjabat sebagai gubernur juga merasa bahwa dirinya adalah petugas partai yang dipercaya PDI Perjuangan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah seperti halnya Jokowi yang saat ini menjadi presiden.
“Nah, orang partai ditugaskan, saya ditugaskan loh ini. Saya sama Pak Heru yang merekomendasikan bukan PDI Perjuangan apa saya bisa ke sini? Itu fungsi pengertian petugas. Maka sebenarnya enggak usah risau dengan kalimat petugas,” jelasnya.
Tjahjo Kumolo Mantan Sekjen PDIP pun turut membela dengan menyatakan, kata ‘petugas partai’ yang diungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP tidak bermaksud untuk merendahkan pejabat negara. Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kader PDIP adalah petugas partai, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.
“Pak Jokowi, yang saya pahami, beliau bisa menempatkan diri dengan bijak pada posisi mana beliau sebagai Presiden RI dan pada posisi beliau sebagai kader partai yang ditugasi oleh PDI Perjuangan,” ucap Tjahjo, Minggu (13/4).
Selain itu Tjahjo juga mengatakan, Jokowi terpilih sebagai presiden karena dipilih rakyat yang awalnya atas dasar penugasan partai. Namun, sebagai presiden Jokowi juga mematuhi aturan kenegaraan.
“Saat saya ditunjuk sebagai Mendagri, tunduk aturan-aturan negara, loyal kepada Presiden karena saya pembantu Presiden,” papar Mendagri, Tjahjo Kumolo.
[/nextpage]
