Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi longsor yang terjadi di kawasan TPST Bantar Gebang pada 8 Maret 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan menewaskan enam orang, enam orang berhasil ditemukan selamat, sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian.
Mahfudz menilai peristiwa tersebut tidak hanya menghadirkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi peringatan keras bahwa sistem pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menyimpan persoalan serius.
“Tragedi ini merupakan alarm keras bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah perkotaan masih membutuhkan perhatian dan pembenahan yang menyeluruh,” ujar Mahfudz dalam pernyataan tertulisnya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, sebagai salah satu kawasan pengelolaan sampah terbesar di Indonesia, TPST Bantar Gebang memiliki peran vital dalam menopang sistem pengelolaan sampah wilayah metropolitan, khususnya bagi wilayah Bekasi dan Jakarta.
Namun di sisi lain, pengelolaan sampah dalam skala besar juga memiliki berbagai risiko yang tidak kecil, mulai dari aspek keselamatan kerja, stabilitas lingkungan, hingga perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sekitar kawasan tersebut.
Mahfudz menegaskan bahwa tragedi ini seharusnya menjadi momentum refleksi bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan TPST Bantar Gebang.
“Pengelolaan tempat pembuangan akhir tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan teknis penumpukan sampah. Ini bagian dari tata kelola lingkungan yang membutuhkan standar keselamatan tinggi, pengawasan ketat, serta perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga mendorong sejumlah langkah kebijakan yang perlu segera dipertimbangkan pemerintah daerah guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Pertama, Mahfudz menilai perlu dilakukan audit teknis dan audit keselamatan secara independen terhadap kondisi lereng timbunan sampah serta sistem pengelolaan di kawasan tersebut. Audit ini dinilai penting untuk memastikan standar keamanan lingkungan benar-benar diterapkan secara konsisten.
Kedua, penguatan sistem mitigasi risiko bencana di kawasan tempat pembuangan akhir. Menurut Mahfudz, kawasan seperti Bantar Gebang memiliki potensi bahaya mulai dari longsor timbunan sampah, gas metana, hingga potensi kebakaran.
“Karena itu sistem pemantauan kondisi timbunan, pengaturan zona aman, serta mekanisme peringatan dini harus diperkuat agar keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar dapat terjamin,” katanya.
Selain itu, Mahfudz juga mendorong percepatan transformasi model pengelolaan sampah menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan. Ia menilai ketergantungan pada pola penimbunan sampah skala besar sudah tidak memadai untuk menghadapi tantangan pengelolaan sampah perkotaan di masa depan.
Pendekatan berbasis teknologi pengolahan terpadu, pengurangan sampah dari sumbernya, serta penguatan ekonomi sirkular dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi pengelolaan sampah nasional.
Mahfudz juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat TPST Bantar Gebang selama ini menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah ibu kota.
“Kolaborasi yang lebih kuat diperlukan agar pengelolaan kawasan ini dapat dijalankan secara adil, profesional, dan berorientasi pada keselamatan manusia serta keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Mahfudz mengingatkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis perkotaan, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab moral negara terhadap warganya.
“Jangan sampai peristiwa seperti ini kembali terjadi karena kelalaian dalam tata kelola. Sudah saatnya pembenahan dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” pungkasnya.
