Isu dugaan ijazah palsu milik Presiden Indonesia ke-7 Ir. Joko Widodo (Ir. Jokowi) kembali menjadi perbincangan di media sosial meski telah berulang kali dibantah berbagai pihak. Menanggapi polemik yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, pakar kebijakan publik Paiman Raharjo menilai isu tersebut sarat muatan politik dan sengaja dipelihara untuk membentuk opini negatif di masyarakat.
Menurut Paiman, persoalan keaslian ijazah sebenarnya sangat sederhana untuk dibuktikan. Ia menegaskan bahwa ijazah merupakan produk resmi lembaga pendidikan yang memiliki legitimasi hukum.
“Kalau lembaga yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli, seharusnya persoalan sudah selesai dan jelas,” ujar Paiman, Senin (9/3/2026).
Ia menilai polemik yang terus berulang menunjukkan adanya upaya membangun persepsi publik seolah-olah ijazah Jokowi bermasalah. Menurutnya, isu tersebut sengaja dijadikan “drama seri panjang” agar opini yang terbentuk semakin kuat di tengah masyarakat.
Paiman juga menyoroti fakta bahwa ijazah Jokowi telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan politik sejak lama, termasuk saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada 2005.
“Kalau dikatakan ijazah itu dicetak belakangan, jelas tidak sinkron. Tahun 2005 ijazah itu sudah digunakan sebagai syarat pencalonan wali kota. Sementara saya sendiri belum mengenal Pak Jokowi saat itu,” katanya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa secara legalitas, pihak Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Kehutanan UGM, telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.
Karena itu, Paiman menilai polemik yang terus diangkat bukan lagi soal akademik atau administratif, melainkan lebih bernuansa politik.
Menurutnya, sosok Jokowi menjadi sasaran karena pengaruhnya yang besar dalam politik nasional.
“Jokowi adalah figur yang sangat berpengaruh. Banyak pihak yang tidak suka jika Indonesia menjadi negara maju. Maka taktik adu domba dimainkan agar rakyat membenci tokoh yang dianggap berpengaruh,” ujarnya.
Ia bahkan menilai strategi semacam itu bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Dalam pandangannya, taktik memecah belah pernah digunakan pada masa penjajahan untuk melemahkan kekuatan bangsa.
Paiman juga menanggapi isu yang sempat menyeret namanya dalam polemik tersebut. Ia menegaskan sama sekali tidak mengetahui atau terlibat dalam isu tersebut.
“Saya tidak tahu-menahu dan itu tidak masuk akal. Ijazah Jokowi sudah digunakan sejak Pilkada Solo 2005. Sementara tuduhan yang beredar menyebut ijazah dicetak belakangan. Secara logika saja sudah tidak nyambung,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa isu tersebut tidak muncul ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia.
“Kalau memang ada masalah, seharusnya dipersoalkan sejak dulu. Mengapa baru sekarang diangkat ketika beliau sudah tidak menjabat lagi,” katanya.
Karena itu, Paiman menilai isu ijazah Jokowi lebih merupakan agenda politik untuk melemahkan figur-figur yang dianggap berpengaruh di Indonesia.
“Saya meyakini ada agenda kelompok tertentu untuk menghancurkan orang-orang hebat yang dimiliki Indonesia agar bangsa ini menjadi lemah,” pungkasnya.
