Oleh: Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY
Di lorong-lorong kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada masa-masa menjelang runtuhnya Orde Baru, sosok mahasiswa berambut gondrong dengan celana jeans dan tas kain yang digantung di lengan kerap terlihat berjalan cepat. Di dalam tas itu bukan buku kuliah tebal yang tersusun rapi, melainkan karya-karya pemikiran pergerakan—Pramoedya Ananta Toer, Tan Malaka, dan buku-buku yang menghidupkan kesadaran kritis generasi muda.
Ia jarang terlihat membawa diktat perkuliahan. Namun ketika berada di dalam kelas, ia mampu menjawab berbagai pertanyaan dosen dengan tajam dan lugas. Tegas, setia kawan, serta berbicara apa adanya—dialah Enly Hadiyanor, S.IP., M.Si., seorang aktivis mahasiswa yang kelak menempuh jalan panjang di dunia akademik, kepemiluan, hingga olahraga daerah.
Menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, gelombang perlawanan mahasiswa mulai terasa di berbagai kota. Di kampus UMY Wirobrajan, Enly termasuk penggerak yang tak kenal lelah. Ia mengorganisasi mahasiswa untuk turun ke jalan, menyebarkan selebaran ajakan demonstrasi yang difotokopi di atas kertas buram—sederhana, namun sarat keberanian.
Di bawah tangga kampus, ruang kecil disulap menjadi pusat kesadaran politik. Pameran foto digelar, film tentang people power Filipina diputar—sebuah kisah jatuhnya rezim otoriter yang memberi harapan bahwa perubahan juga mungkin terjadi di Indonesia. Kegiatan itu mendapat restu dari Pembantu Rektor III almarhum Said Tuhuleley, sebuah dukungan moral yang penting di tengah kuatnya cengkeraman kekuasaan Orde Baru saat itu.
Bagi Enly, kampus bukan hanya ruang akademik, melainkan medan pembentukan keberanian sipil. Perlawanan intelektual menjadi napas, dan solidaritas mahasiswa menjadi kekuatan utama.
Setelah Reformasi 1998 membuka kran demokrasi, semangat pergerakan tidak berhenti. Enly turut menghadirkan tokoh-tokoh nasional ke kampus, termasuk mengundang Sri Bintang Pamungkas—saat itu Ketua Umum PUDI—untuk berdialog dengan mahasiswa. Langkah tersebut menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dirawat melalui ruang-ruang diskusi terbuka.
Usai menyelesaikan pendidikan, Enly memilih jalan pengabdian sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Dunia akademik memberinya ruang baru untuk menanamkan nilai-nilai kritis kepada generasi muda, sekaligus melanjutkan tradisi intelektual yang dulu ia perjuangkan di bangku mahasiswa.
Pengalaman aktivisme dan akademik mengantarkan Enly ke ranah kepemiluan. Ia dipercaya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong pada periode 2003–2008. Masa itu merupakan fase penting konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia, ketika pemilu mulai benar-benar menjadi mekanisme kedaulatan rakyat.
Peran di KPU menuntut integritas, ketegasan, dan kemampuan menjaga netralitas—nilai-nilai yang sejalan dengan karakter Enly sejak masa pergerakan. Dari ruang kelas hingga ruang penyelenggara pemilu, benang merah pengabdiannya tetap sama: memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.
Kini, perjalanan Enly berlanjut di bidang yang mungkin tak banyak disangka: olahraga. Ia dipercaya sebagai Sekretaris Umum KONI Kalimantan Selatan. Di posisi ini, semangat organisasi, disiplin, dan kerja kolektif kembali menemukan bentuknya.
Olahraga, bagi Enly, tidak hanya kompetisi meraih medali, melainkan sarana membangun karakter, solidaritas, dan kebanggaan daerah. Nilai-nilai yang dahulu ia tempa dalam gerakan mahasiswa kini diterjemahkan dalam pembinaan atlet dan penguatan kelembagaan olahraga.
Dari mahasiswa gondrong pembaca Pramoedya dan Tan Malaka, penggerak demonstrasi, dosen, penyelenggara pemilu, hingga pengurus olahraga daerah—perjalanan Enly Hadiyanor menunjukkan satu garis konsistensi: keberpihakan pada nilai, bukan sekadar posisi.
Ia adalah potret generasi aktivis yang tidak berhenti pada romantisme masa lalu, tetapi terus mencari ruang pengabdian baru. Dalam sunyi kerja organisasi dan pendidikan, jejak pergerakan itu tetap menyala—tenang, namun tak pernah padam.
