Di ruang kerjanya yang tak pernah benar-benar sepi, Mukhammad Freddy Wahyudi menerima siapa saja yang datang. Petani dengan topi lusuh, guru honorer dengan map berisi harapan, hingga anak muda yang sekadar ingin menyampaikan gagasan. Baginya, politik bukan sekadar ruang kekuasaan, melainkan jalan pengabdian yang harus selalu dekat dengan denyut kehidupan masyarakat.
Sebagai Ketua DPRD Lamongan, Mukhammad Freddy dikenal dengan gaya bicara yang runtut, tenang, dan mudah dipahami. Ia tidak meledak-ledak, tetapi setiap kalimatnya terasa terukur. Cara bertutur itu bukan lahir tiba-tiba. Ia ditempa sejak masa muda, ketika menjadi aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi yang membentuk nalar kritis sekaligus kepekaan sosialnya.
Mukhammad Freddy lahir dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Lingkungan religius yang akrab dengan tradisi keilmuan pesantren, tahlil, dan gotong royong membentuk fondasi nilai dalam dirinya. Sejak kecil, ia menyerap pesan sederhana namun kuat: menjadi manusia harus bermanfaat bagi orang lain.
Nilai itulah yang kemudian membawanya aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Di PMII, Mukhammad Freddy belajar tentang kepemimpinan, advokasi, serta pentingnya berpihak pada kelompok yang lemah. Aktivisme kampus bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga tempat menempa keberanian bersuara.
Pengalaman organisasi tersebut menjadi bekal penting ketika ia memutuskan terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang secara ideologis dekat dengan tradisi NU.
Bagi Mukhammad Freddy, politik tidak boleh terputus dari rakyat. Ia memaknai jabatan bukan sebagai puncak, tetapi sebagai amanah. Karena itu, rutinitas menyambangi konstituen menjadi bagian tak terpisahkan dari kesehariannya.
Ia kerap hadir di tengah masyarakat tanpa protokol berlebihan—menghadiri pengajian kampung, berdialog dengan kelompok tani, hingga mendengarkan keluhan pedagang kecil. Dari pertemuan-pertemuan sederhana itulah ia merajut pemahaman nyata tentang kebutuhan warga Lamongan.
Pendekatan langsung tersebut membuatnya dikenal sebagai sosok yang mudah dijangkau. Tidak ada jarak kaku antara pimpinan lembaga legislatif dan masyarakat yang diwakilinya.
Menjadi Ketua DPRD bukan sekadar posisi administratif. Mukhammad Freddy memandang lembaga legislatif sebagai ruang memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan publik.
Ia mendorong fungsi pengawasan berjalan efektif, memastikan anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat—mulai dari infrastruktur desa, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Dalam forum-forum resmi, gaya komunikasinya yang runtut membuat diskusi berjalan lebih jernih. Ia berupaya menjaga keseimbangan antara dinamika politik dan kepentingan rakyat luas.
Di tengah perubahan zaman yang cepat, Mukhammad Freddy tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang diwarisinya: kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan komitmen pengabdian.
Baginya, keberhasilan seorang politisi bukan diukur dari jabatan yang diraih, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Lamongan hari ini terus bergerak. Tantangan pembangunan, kebutuhan generasi muda, hingga dinamika ekonomi lokal menuntut kepemimpinan yang adaptif sekaligus berakar pada nilai. Dalam persimpangan itulah Mukhammad Freddy Wahyudi berdiri—sebagai anak NU, aktivis PMII, politikus PKB, dan pelayan rakyat.
Perjalanan tentu masih panjang. Namun satu hal yang tetap ia jaga: politik harus selalu punya wajah kemanusiaan. (Yunus Hanis Syam)
