Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memantik perdebatan luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini dinilai memiliki dimensi strategis yang kompleks, dengan sejumlah keuntungan geopolitik di satu sisi, namun juga menyimpan risiko politik dan moral di sisi lain.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, keikutsertaan Prabowo dalam Dewan Perdamaian tersebut tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Menurutnya, ada plus dan minus yang harus dibaca dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia, konstelasi kekuatan global, serta dinamika konflik Palestina–Israel.
Amir Hamzah menilai, dari sisi positif, langkah Prabowo dapat dibaca sebagai upaya Indonesia menunjukkan partisipasi aktif dalam isu perdamaian Palestina, yang selama ini menjadi perhatian utama politik luar negeri Indonesia.
“Dengan bergabungnya Indonesia, Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak diam, tetapi hadir dalam forum internasional yang membahas perdamaian Palestina,” kata Amir kepada wartawan, Ahad (25/1/2026).
Menurutnya, kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian memberi ruang diplomasi langsung untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina, setidaknya dari sisi kemanusiaan, rekonstruksi pascakonflik, dan tekanan moral terhadap pihak-pihak yang bertikai.
Dalam perspektif intelijen, posisi Indonesia di dalam forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membaca arah kebijakan negara-negara besar, sekaligus menjadi kanal komunikasi informal dalam upaya meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.
Amir juga menilai, dari sudut pandang geopolitik, langkah Prabowo membuat nama Indonesia kembali terangkat di panggung internasional. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang diikuti sejumlah negara penting menunjukkan bahwa Indonesia masih diperhitungkan sebagai aktor global, bukan sekadar penonton.
“Indonesia mendapatkan exposure global. Ini penting untuk positioning Indonesia sebagai negara besar di dunia Muslim dan negara berkembang yang punya suara dalam isu perdamaian global,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam dunia intelijen dan diplomasi, kehadiran dalam forum internasional sering kali tidak hanya soal keputusan formal, tetapi juga soal akses, jejaring, dan informasi strategis yang tidak selalu terbuka ke publik.
Lebih jauh, Amir Hamzah melihat keikutsertaan Prabowo dalam Dewan Perdamaian Trump sebagai bagian dari strategi balance of power. Dalam situasi global saat ini, di mana China semakin kuat secara ekonomi, militer, dan geopolitik, Indonesia dinilai perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar lainnya, termasuk Amerika Serikat.
“Ini sinyal bahwa Indonesia tidak sepenuhnya condong ke satu kekuatan. Ada upaya menjaga keseimbangan antara China dan Amerika Serikat,” kata Amir.
Dalam analisa geopolitik, strategi semacam ini lazim dilakukan negara menengah (middle power) seperti Indonesia agar tidak terjebak dalam rivalitas dua kekuatan besar. Dengan tetap menjaga hubungan dengan AS, Indonesia berusaha mempertahankan ruang manuver diplomatiknya.
Namun demikian, Amir Hamzah mengingatkan bahwa langkah tersebut juga membawa risiko serius, terutama karena figur Donald Trump yang kontroversial dalam politik global.
“Trump dikenal sangat pro-Zionis Israel. Rekam jejaknya jelas, mulai dari kebijakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga dukungan penuh terhadap agresi militer Israel,” ujar Amir.
Menurutnya, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif bahwa Dewan Perdamaian hanya menjadi instrumen politik Amerika Serikat dan Israel, bukan forum netral untuk perdamaian sejati di Palestina.
Tak hanya itu, Amir juga menyinggung rekam jejak Trump dalam kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk intervensi terhadap Venezuela, sanksi ekonomi keras, hingga upaya penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah Dewan Perdamaian ini murni untuk perdamaian, atau sarat agenda geopolitik Amerika Serikat?” tegasnya.
Dari sudut pandang intelijen strategis, Amir menilai Indonesia perlu berhati-hati agar tidak kehilangan kepercayaan dunia Islam. Jika Dewan Perdamaian dipersepsikan sebagai alat legitimasi kebijakan pro-Israel, maka posisi Indonesia bisa berada dalam dilema moral dan politik.
“Indonesia selama ini konsisten membela Palestina. Jangan sampai keikutsertaan ini justru dimaknai sebagai kompromi terhadap prinsip tersebut,” katanya.
Ia menekankan, keberhasilan atau kegagalan langkah Prabowo akan sangat bergantung pada sikap Indonesia di dalam Dewan Perdamaian itu sendiri—apakah aktif menyuarakan keadilan bagi Palestina atau justru pasif mengikuti arus kebijakan Amerika Serikat.
Secara keseluruhan, Amir Hamzah menyebut keikutsertaan Prabowo dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump sebagai ujian besar politik luar negeri Indonesia di era baru pemerintahan Prabowo.
“Ini langkah berani, tapi juga penuh risiko. Jika dimanfaatkan dengan cerdas, Indonesia bisa memperkuat posisi geopolitiknya. Tapi jika salah langkah, bisa mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif dan solidaritas terhadap Palestina,” pungkasnya.
