Rencana Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke United Kingdom (UK) untuk berdiskusi dengan kampus-kampus elite dunia dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pendidikan nasional, khususnya di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo dalam membangun kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama kemandirian bangsa di tengah persaingan global yang kian ketat.
“Ini bukan sekadar safari akademik. Ini pesan strategis bahwa Prabowo melihat pendidikan—terutama STEM science—sebagai instrumen kekuatan negara, bukan sekadar urusan sosial,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Amir Hamzah, dalam perspektif intelijen dan geopolitik modern, pendidikan telah bergeser menjadi alat kekuatan nasional (national power). Negara-negara maju tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga kapasitas riset, inovasi, dan penguasaan ilmu pengetahuan.
UK dipilih bukan tanpa alasan. Negara ini memiliki ekosistem pendidikan dan riset kelas dunia, dengan universitas seperti University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, dan berbagai lembaga riset unggulan yang menjadi rujukan global.
“Oxford bukan hanya simbol akademik, tapi pusat produksi pengetahuan dunia. Riset selalu dikedepankan, dan hasilnya bukan berhenti di jurnal, tapi masuk ke industri, pasar global, dan pembangunan peradaban,” kata Amir.
Ia menilai Prabowo membaca dengan tepat bahwa ketertinggalan Indonesia dalam STEM science berimplikasi langsung pada ketergantungan teknologi, lemahnya daya saing industri, hingga posisi tawar Indonesia dalam percaturan global.
Amir Hamzah menekankan bahwa fokus Prabowo pada STEM menunjukkan orientasi jangka panjang. Di era kecerdasan buatan, energi terbarukan, bioteknologi, dan pertahanan modern, negara yang tidak menguasai sains akan tertinggal secara struktural.
“Kalau Indonesia hanya menjadi pasar, bukan produsen ilmu dan teknologi, maka kita akan terus bergantung. Prabowo tampaknya ingin memutus rantai ketergantungan itu,” ujarnya.
Diskusi dengan kampus elite UK, lanjut Amir, membuka peluang:
-Transfer pengetahuan dan riset
-Kerja sama pengembangan teknologi strategis
-Peningkatan kualitas dosen dan peneliti Indonesia
-Akses jaringan akademik dan industri global
Dalam jangka panjang, hasil riset tersebut dapat menyerap pangsa pasar global dan berkontribusi langsung pada pembangunan nasional, mulai dari sektor industri, energi, pertahanan, hingga kesehatan.
Lebih jauh, Amir Hamzah menilai kunjungan Prabowo ke UK juga mengandung misi diplomasi strategis di tengah situasi global yang tidak menentu. Ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi dunia, konflik regional, hingga perang teknologi antarblok besar menuntut Indonesia bersikap cermat.
“Diplomasi pendidikan adalah soft power paling efektif. Ia tidak menimbulkan resistensi, tapi membangun kepercayaan dan posisi tawar,” jelas Amir.
UK, meski bukan lagi anggota Uni Eropa, tetap memiliki pengaruh besar dalam:
-Jaringan akademik global
-Riset pertahanan dan teknologi
-Keuangan internasional
-Kebijakan global berbasis pengetahuan
Dengan menjalin hubungan erat di sektor pendidikan dan riset, Indonesia dinilai dapat menjaga keseimbangan geopolitik, tanpa harus terseret dalam konflik kepentingan blok besar dunia.
Menurut Amir Hamzah, langkah ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang pragmatis dan strategis. Berangkat dari latar belakang militer dan geopolitik, Prabowo melihat pendidikan bukan sekadar urusan kementerian, tetapi instrumen ketahanan nasional.
“Ini pendekatan intelijen strategis. Membangun kekuatan dari hulu—dari ilmu pengetahuan dan manusia,” tegasnya.
Ia menilai, jika konsisten dijalankan, kebijakan ini dapat menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo, yakni meletakkan fondasi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya besar secara demografi, tetapi juga kuat secara intelektual dan teknologi.
Meski demikian, Amir Hamzah mengingatkan bahwa keberhasilan misi ini sangat bergantung pada tindak lanjut di dalam negeri. Reformasi kurikulum, budaya riset, pendanaan pendidikan, hingga tata kelola universitas harus berjalan seiring.
“Kalau hasil diskusi hanya berhenti di MoU, itu sia-sia. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah sistem pendidikan kita agar sejalan dengan standar global,” pungkasnya.
