Polemik pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai status Bandara Morowali menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kelompok relawan yang selama ini dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Koordinator Konco Jokowi, Handalan Sukodiwirojo, menilai pernyataan Sjafrie yang menyebut Bandara Morowali sebagai fasilitas yang “patut dipertanyakan legalitasnya” justru telah membuka potensi ketegangan baru dalam relasi politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.
Handalan menegaskan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan harus memberikan sikap tegas, termasuk mempertimbangkan pemecatan Sjafrie Sjamsoeddin bila pernyataannya terus menimbulkan kegaduhan dan berpotensi merusak hubungan kedua tokoh nasional tersebut.
“Pak Sjafrie itu bekerja di pemerintahan Pak Prabowo, bukan menjadi oposisi terhadap pencapaian Presiden sebelumnya. Bandara Morowali diresmikan Presiden Jokowi dan menjadi fasilitas strategis yang mendorong investasi besar di sektor pertambangan dan industri nikel. Pernyataan seperti itu tidak hanya gegabah, tetapi juga bisa merenggangkan hubungan baik Jokowi–Prabowo yang sudah terbangun,” kata Handalan dalam keterangannya, Rabu (26/11).
Bandara Morowali diketahui menjadi simpul penting mobilitas di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas smelter nikel, industri turunan, hingga proyek-proyek bernilai miliaran dolar yang melibatkan investor domestik dan asing.
Menurut Handalan, keberadaan bandara ini menjadi salah satu alasan mengapa Morowali berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Akses udara memudahkan masuknya tenaga ahli, distribusi logistik, dan kunjungan pejabat negara maupun investor internasional.
“Kalau fasilitas publik yang sangat vital ini dipersoalkan tanpa dasar yang jelas, apa pesan yang ingin disampaikan kepada investor? Ini sangat kontraproduktif dengan agenda pemerintahan Prabowo yang ingin mempercepat industrialisasi dan hilirisasi,” ujarnya.
Pernyataan Sjafrie muncul di tengah sorotan publik mengenai beberapa kebijakan pertahanan yang juga dikaitkan dengan kawasan industri. Kritik Sjafrie soal bandara bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari dinamika internal di tubuh kementerian atau perbedaan sudut pandang dalam membaca perkembangan strategis Morowali.
Namun, bagi kelompok relawan Jokowi, kritik terhadap bandara yang pernah diresmikan mantan presiden itu dapat dibaca sebagai tindakan yang melemahkan fondasi kesinambungan pembangunan. Handalan bahkan menilai langkah Sjafrie menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap stabilitas politik nasional.
“Kita semua tahu bahwa hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini sangat cair, penuh penghormatan dan kolaborasi. Tetapi kalau ada menteri yang bicara tanpa perhitungan dan berpotensi memantik spekulasi negatif, itu bisa merusak ekosistem harmonis yang sedang dibangun,” katanya.
Konco Jokowi meminta Presiden Prabowo segera memanggil Sjafrie Sjamsoeddin untuk memberikan klarifikasi terbuka mengenai maksud sebenarnya dari pernyataannya. Mereka menilai pemerintah perlu memastikan tidak ada komunikasi yang disalahartikan publik, apalagi yang berpotensi merugikan dunia investasi.
“Evaluasi itu wajib. Kalau pernyataannya berdasarkan data yang salah atau hanya salah persepsi, harus dikoreksi. Kalau memang pernyataannya disengaja untuk menyerang atau melemahkan legacy pemerintahan sebelumnya, ya layak dipertimbangkan untuk dicopot dari jabatan,” tegas Handalan.
Hubungan Jokowi dan Prabowo memasuki babak baru sejak Pilpres 2019, ketika keduanya memilih bekerja bersama dan membangun kesepahaman politik. Prabowo kemudian meneruskan sejumlah program strategis Jokowi, termasuk hilirisasi mineral, pembangunan infrastruktur lanjutan, serta penguatan geopolitik nasional.
Karena itu, isu-isu seperti pernyataan Sjafrie dinilai tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kontrol. Selain mengganggu stabilitas politik, polemik semacam ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengadu domba dua tokoh negara tersebut.
“Relasi Jokowi dan Prabowo adalah simbol rekonsiliasi politik Indonesia. Jangan sampai ada pembantu presiden yang membuat suasana kembali panas hanya karena komentar tidak terukur,” ujar Handalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pertahanan belum memberikan pernyataan resmi mengenai kritik terhadap Sjafrie Sjamsoeddin. Sementara itu, sejumlah analis menyarankan pemerintah segera menuntaskan polemik ini agar tidak berkembang menjadi isu politik nasional yang tidak perlu.
