Aktivis politik Rahman Simatupang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Natalius Pigai dari jabatannya setelah dinilai gagal menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat. Desakan ini muncul setelah hasil kajian lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik Celios mencatat Pigai mendapatkan skor minus 79, yang dikategorikan sebagai very poor performance (kinerja sangat buruk).
Menurut Rahman, skor negatif tersebut merupakan alarm serius terhadap efektivitas Pigai dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.
“Presiden Prabowo harus bertindak tegas. Jika pejabat publik berkinerja buruk dan tidak memberikan dampak positif, maka yang bersangkutan sebaiknya diganti. Negara tidak boleh dibiarkan rugi karena kelalaian pejabatnya,” tegas Rahman, Jumat (24/10/2025).
Ia menilai, selama menjabat, Pigai justru lebih banyak menimbulkan kontroversi ketimbang prestasi. “Kita tidak melihat langkah konkret yang bisa dibanggakan dari Pigai. Justru yang muncul ke permukaan adalah pernyataan-pernyataan sensasional dan debat politik yang tidak produktif,” tambahnya.
Berdasarkan laporan Celios, penilaian terhadap kinerja Pigai mencakup beberapa indikator, mulai dari efektivitas program kerja, konsistensi kebijakan publik, komunikasi pemerintahan, hingga capaian target nasional yang menjadi tanggung jawabnya. Dari seluruh indikator tersebut, Pigai gagal menunjukkan hasil yang memuaskan.
Selain kinerja yang stagnan, Pigai juga dikritik karena dianggap sering membuat pernyataan yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah, sehingga menciptakan kesan tidak solid dalam tubuh pemerintahan. “Dalam kabinet Prabowo, semua pejabat harus satu arah, disiplin, dan loyal pada visi presiden. Kalau Pigai justru sering berseberangan, tentu ini kontraproduktif,” ujar Rahman.
Desakan agar Pigai dicopot tidak hanya datang dari kalangan aktivis, tetapi juga mulai bergema di berbagai forum diskusi publik dan media sosial. Tagar #CopotPigai bahkan mulai ramai diperbincangkan di platform X (Twitter), dengan banyak pengguna menyoroti lemahnya kinerja dan komunikasi Pigai di ruang publik.
Rahman menilai, keputusan untuk mengganti Pigai bukan hanya soal individu, melainkan soal kredibilitas pemerintahan Prabowo-Gibran di mata publik. “Presiden Prabowo sedang membangun sistem pemerintahan yang tegas, disiplin, dan berorientasi hasil. Jika masih ada pejabat yang mempermalukan kinerja kabinet dengan skor minus seperti ini, itu mencoreng semangat reformasi kinerja nasional,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa publik kini menantikan konsistensi Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi terhadap para pejabatnya. “Kalau kinerja buruk tetap dipertahankan, maka publik bisa menilai bahwa pemerintah tidak serius dengan visi Indonesia Emas 2045,” kata Rahman.
Namun publik kini menanti langkah Presiden Prabowo, apakah akan mempertahankan Pigai atau menggantinya dengan sosok baru yang dianggap lebih mampu mengeksekusi visi besar pemerintah.
“Presiden harus menegaskan bahwa jabatan publik bukan tempat eksperimen politik, tapi ruang pengabdian yang diukur dari hasil kerja,” tutup Rahman.
