Presiden Prabowo Subianto disebut menjadi sasaran operasi penggalangan oleh media Israel saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir. Dugaan itu diungkapkan oleh pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang menilai publikasi berita bohong oleh The Times of Israel merupakan bagian dari skenario untuk menjatuhkan citra Prabowo di mata rakyat Indonesia.
Media The Times of Israel sebelumnya memberitakan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan ke Tel Aviv setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Tak lama kemudian, media tersebut mengeluarkan klarifikasi bahwa kunjungan tersebut “dibatalkan.”
Namun bagi Amir Hamzah, manuver media Israel itu bukan kesalahan informasi biasa.
“Ini bukan sekadar berita salah kutip, tapi operasi penggalangan yang dirancang untuk memancing kemarahan publik Indonesia. Mereka tahu sentimen rakyat kita terhadap Israel sangat kuat. Tujuannya agar Prabowo kehilangan legitimasi politik di dalam negeri,” kata Amir Hamzah kepada media, Selasa (14/10/2025).
Kementerian Luar Negeri RI dengan sigap membantah kabar tersebut. Juru bicara Kemlu menegaskan tidak ada agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Israel, baik resmi maupun tidak resmi. Bantahan cepat ini, menurut Amir, menjadi kunci utama yang membuat operasi penggalangan Israel gagal total.
“Langkah cepat Kemlu luar biasa. Hanya dalam hitungan jam, berita hoaks itu diluruskan secara resmi. Ini contoh komunikasi krisis yang efektif dan terukur. Israel gagal menciptakan persepsi negatif terhadap kepemimpinan Prabowo,” jelas Amir.
Amir menduga operasi penggalangan itu merupakan bentuk pembalasan terhadap sikap tegas Indonesia yang baru-baru ini menolak keikutsertaan atlet senam Israel dalam ajang internasional di Jakarta.
“Ini cara halus Israel menekan Indonesia. Karena Indonesia konsisten menolak normalisasi hubungan, maka mereka mencoba mengacaukan opini publik melalui media mereka sendiri,” ujarnya.
Menurut Amir, operasi penggalangan biasanya dilakukan melalui tiga tahapan: penyusupan narasi awal, publikasi provokatif melalui media internasional, dan eksploitasi reaksi publik di negara sasaran. Pola yang sama, katanya, terlihat jelas dalam kasus pemberitaan Prabowo di Mesir.
Insiden ini memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah terhadap serangan informasi dari pihak luar. Amir menilai Indonesia perlu membangun sistem deteksi dini terhadap disinformasi geopolitik yang dapat mengguncang stabilitas politik.
“Kita sudah punya pengalaman panjang soal perang informasi. Sekarang, dengan era digital, operasi semacam ini bisa berlangsung sangat cepat dan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik bila tak segera diatasi,” tambahnya.
Amir memuji kecepatan tim komunikasi pemerintah yang langsung meredam isu, termasuk klarifikasi resmi dari Kementerian Luar Negeri dan media nasional yang solid memuat bantahan.
“Ini kemenangan kecil bagi diplomasi Indonesia. Tapi juga peringatan besar bahwa perang informasi di level global semakin intens,” tegas Amir.
Sementara itu, sumber di lingkungan Istana menyebut, Presiden Prabowo tetap fokus pada agenda utama di Mesir yakni memperkuat diplomasi perdamaian bagi rakyat Palestina. Dalam pidatonya di KTT Sharm el-Sheikh, Prabowo menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan di Gaza serta menyerukan gencatan senjata permanen.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Mesir dinilai sebagai langkah strategis memperkuat posisi Indonesia sebagai negara nonblok yang berpengaruh dalam isu Timur Tengah. Amir menilai, serangan informasi dari media Israel justru menunjukkan bahwa peran diplomasi Indonesia semakin diperhitungkan.
“Ketika Prabowo berbicara lantang soal kemanusiaan di Gaza, tentu ada pihak yang merasa terganggu. Tapi justru di situlah bukti bahwa diplomasi Indonesia berada di jalur yang benar,” pungkas Amir.
