DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) menyampaikan sembilan pernyataan sikap terkait kerusuhan yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 lalu. Kerusuhan tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online di Jakarta, serta empat pegawai DPRD Sulawesi Selatan. Selain itu, sejumlah anggota kepolisian dan warga mengalami luka berat.
Dalam rapat yang digelar secara virtual bersama pimpinan DPD APIB Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, Ketua Umum DPP APIB Erick Sitompul menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap dalang, pendana, dan provokator kerusuhan. Erick menilai kerusuhan yang meluas di beberapa kota telah berpotensi mengancam keamanan negara.
“Kami mendesak Presiden Prabowo dan aparat TNI-Polri segera menangkap para dalang, pendana, serta provokator kerusuhan yang ingin memecah persatuan bangsa dengan mengadu domba rakyat dan aparat,” tegas Erick Sitompul, Selasa (2/9/2025).
Erick juga mengimbau seluruh pimpinan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan, untuk menenangkan suasana agar Jakarta dan kota-kota lain segera kembali kondusif.
APIB menyoroti kejanggalan dalam aksi massa yang berujung perusakan fasilitas publik, termasuk penyerangan markas kepolisian. Erick menduga aksi tersebut ditunggangi kelompok anarko dan provokator yang didanai pihak tertentu.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Penasehat DPP APIB DR. Memet Hakim, Sekjen Hervan Revano, Ketua DPD APIB Jakarta Amru Mahalli, Ketua DPD APIB Jatim Prof. DR. Misranto SH, serta sejumlah pimpinan lain.
Selain meminta penegakan hukum yang tegas, APIB juga mengecam kinerja DPR dan aparat kepolisian yang dianggap tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa.
Berikut sembilan butir pernyataan sikap DPP APIB:
1. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban dan berharap keluarga diberikan ketabahan serta kekuatan menghadapi musibah ini.
2. Mendukung Presiden dan jajaran TNI/Polri untuk menjaga keutuhan bangsa dan menegakkan hukum secara adil terhadap pihak-pihak yang mencoba merusak persatuan.
3. Mengajak DPR untuk meninjau kembali beberapa tunjangan agar lebih transparan dan akuntabel, serta mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset guna menekan praktik korupsi.
4. Mendorong evaluasi kabinet terhadap pejabat yang kurang profesional agar kebijakan pemerintah semakin pro-rakyat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
5. Meminta Polri menindaklanjuti kasus-kasus hukum terkait kerusuhan secara terbuka dan adil, sekaligus memastikan demonstrasi berlangsung aman dan komunikatif.
6. Pemerintah diharapkan terus mendorong program ekonomi yang memperluas lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, karena hal ini turut menjaga stabilitas sosial.
7. Menekankan pentingnya kebebasan berdemokrasi yang tetap kritis, edukatif, dan konstruktif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
8. Mengingatkan pemerintah untuk menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab, tanpa intervensi, sebagai pilar penting demokrasi.
9. Mengajak seluruh tokoh bangsa—negara, agama, mahasiswa, dan masyarakat—untuk bersama-sama meneduhkan suasana, menahan provokasi, dan mengembalikan kondisi sosial menjadi kondusif.
“Kerusuhan ini sangat berbahaya bagi bangsa. Kami berharap semua pihak bersatu padu meneduhkan suasana,” tutup Erick.
