Situasi tegang terjadi di Balai Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, ketika ratusan warga mendatangi kantor desa untuk menuntut kejelasan dana kompensasi dari PT Shorebase, Senin (1/9/2025).
Aksi ini merupakan kali keempat warga menyampaikan protes, setelah sebelumnya upaya melalui surat maupun pertemuan langsung tidak membuahkan hasil.
Pusat persoalan mengerucut pada dana kompensasi yang seharusnya diterima oleh para nelayan. Ketua Rukun Nelayan (RN) Kemantren, Miftahul Rohim atau yang akrab disapa Rohim, dituding tidak transparan dalam mengelola uang tersebut. Berdasarkan data warga, PT Shorebase memberikan kompensasi senilai Rp50 juta ditambah kompensasi rutin Rp5 juta per bulan selama 10 bulan. Total jumlah dana yang diperkirakan mencapai Rp550 juta kini dipertanyakan keberadaannya.
Selain itu, terdapat pula dana pembongkaran (scraping) kapal yang ditaksir bernilai Rp30 juta. Namun hingga kini, warga mengaku tidak pernah mendapat penjelasan yang terang benderang terkait penggunaan uang tersebut.
Kemarahan warga semakin memuncak lantaran Kepala Desa Kemantren, Suaji, serta Sekretaris Desa, Hadi, dianggap tidak mampu menghadirkan Rohim untuk mempertanggungjawabkan dana kompensasi. Teriakan bernada keras pun bergema di ruang pertemuan balai desa, ketika warga meminta kepastian penyelesaian kasus ini.
“Sudah empat kali kami mengajukan, baik lewat surat maupun langsung mendatangi balai desa, tapi selalu buntu. Wajar kalau kami curiga ada permainan,” ujar salah satu warga dengan nada tinggi.
Sebagian warga bahkan menuding adanya dugaan persekongkolan antara Rohim dengan pihak desa. Kecurigaan itu diperkuat oleh adanya dokumen berita acara kompensasi yang ditandatangani dengan materai, di mana perangkat desa disebut turut menjadi saksi.
“Kalau sampai perangkat desa ikut tanda tangan, lalu tidak bisa menuntaskan masalah ini, kami akan bawa ke jalur hukum,” tegas warga lain.
Menanggapi aksi warga, Kepala Desa Suaji akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan pihaknya akan berupaya menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami memahami kekecewaan warga. Oleh karena itu, kami akan memanggil saudara Rohim untuk hadir dalam pertemuan resmi dua hari ke depan, tepatnya Rabu. Harapannya, persoalan ini bisa diselesaikan secara baik-baik,” ujar Suaji kepada awak media selepas pertemuan.
Terkait mosi tidak percaya yang sempat dilontarkan warga terhadap kepemimpinannya bersama sekdes, Suaji meminta agar masyarakat tetap menghormati prosedur penyelesaian masalah.
“Kami tidak tinggal diam. Upaya penyelesaian sudah kami lakukan sesuai mekanisme. Namun tentu perlu waktu agar pihak-pihak terkait bisa duduk bersama. Mari kita selesaikan dengan cara yang benar,” tambahnya.
Meski begitu, banyak warga yang tetap bersikeras akan membawa masalah ini ke aparat penegak hukum apabila dalam pertemuan mendatang tidak ditemukan kejelasan. Bagi warga, dana kompensasi yang menyangkut hak nelayan tidak bisa dianggap remeh.
“Kalau dalam dua hari nanti tidak ada hasil, ya sudah. Kami akan laporkan ke pihak berwajib. Ini menyangkut ratusan nelayan dan keluarga mereka,” tegas warga.
Kini, perhatian masyarakat Paciran tertuju pada pertemuan yang dijadwalkan Rabu mendatang. Apakah Ketua RN Rohim akan hadir dan memberikan penjelasan terbuka, ataukah polemik ini justru akan meruncing hingga masuk ranah hukum. Pewarta: Hadi Hoy
