Politikus Demokrat Desak Kapolri Listyo Sigit Mundur

Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Listyo justru lebih sibuk memadamkan “api” skandal internal daripada menjaga rasa aman masyarakat.

“Tahun demi tahun, publik disuguhi deretan skandal besar yang mencoreng Polri: tragedi Kanjuruhan, drama Sambo, narkoba ala jenderal Teddy Minahasa, gagal ungkap kasus KM 50, hingga kasus-kasus kecil yang baru ditindak setelah viral di media sosial,” kata Didi Irawadi dalam artikel berjudul “Kapolri di Titik Nol: Harus Mundur, Saat Kepercayaan Publik Ambruk”, Senin (1/9/2025).

Baca juga:  Politikus Demokrat Ingatkan Rakyat Jangan Mau Diadu Domba dengan DPR

Ia menilai, bukannya tampil sebagai pengayom, Polri justru tenggelam dalam berbagai masalah internal yang memperburuk citra polisi. Ratusan nyawa melayang dalam tragedi Kanjuruhan akibat gas air mata yang ditembakkan di ruang sempit; ajudan dibunuh dalam drama penuh intrik di lingkaran elit kepolisian; seorang jenderal bintang dua menjual barang bukti narkoba; hingga enam anggota ormas tewas ditembak di jalan tol KM 50 yang tak pernah benar-benar tuntas.

“Tragedi terbaru bahkan menambah luka: seorang pengemudi ojek online meregang nyawa setelah tergilas kendaraan taktis barakuda saat unjuk rasa. Nyawa rakyat seolah begitu murah di mata aparat,” tegasnya.

Baca juga:  SBK: Diduga Terlibat Satgasus Merah Putih, Tito dan Idham Azis tak Hadir di Pertemuan Eks Kapolri di Mabes Polri

Menurutnya, berbagai kasus tersebut hanya menunjukkan bahwa jargon “Presisi, humanis, responsif” yang kerap didengungkan Kapolri terdengar makin hampa. “Karena di lapangan, yang benar-benar responsif hanyalah gas air mata, peluru karet, kendaraan taktis, dan pasal karet,” ujarnya.

Didi menekankan, Kapolri seharusnya menjadi pagar terakhir tempat rakyat mencari perlindungan dan keadilan. Namun dengan sederet kegagalan yang terjadi, langkah paling terhormat sekaligus paling logis adalah mengundurkan diri.

“Sejarah tidak menulis jargon. Sejarah menulis kegagalan. Karena itu, Kapolri harus mundur,” pungkas Didi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News