Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam baru-baru ini memiliki makna strategis yang berbeda jauh dengan pertemuan Presiden Soeharto bersama tokoh-tokoh Islam menjelang lengsernya tahun 1998.
Menurut Amir, publik kerap membandingkan dua peristiwa tersebut. Namun, ia menegaskan terdapat perbedaan yang sangat prinsipil.
“Pada pertemuan Presiden Soeharto, beliau mengharapkan dukungan tokoh-tokoh Islam waktu itu. Namun justru yang terjadi adalah desakan agar Soeharto mundur, dan akhirnya benar-benar mundur. Sementara pada pertemuan dengan Presiden Prabowo, sekalipun tanpa diminta, pimpinan ormas Islam justru memberikan dukungan penuh,” jelas Amir, Ahad (31/8/2025).
Dukungan tersebut, lanjutnya, menunjukkan adanya keyakinan bahwa mandat yang diberikan rakyat kepada Presiden Prabowo akan dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan nasional. Ormas-ormas Islam, kata Amir, bukan hanya memperkuat legitimasi Prabowo, tetapi juga menitipkan harapan agar sejarah kelam yang dialami umat Islam tidak terulang.
“Pertemuan itu sekaligus pesan agar kriminalisasi yang dialami umat Islam selama era Presiden Jokowi, sikap Polri yang dianggap represif, tragedi KM 50, hingga pembubaran ormas seperti FPI dan HTI, tidak boleh terulang. Itu harga yang harus dibayar tunai oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.
Amir menekankan, Prabowo perlu secara serius merespons berbagai kekecewaan umat Islam yang menumpuk selama ini. Ia menilai, ada peraturan dan perundang-undangan yang justru melemahkan posisi umat Islam, bahkan memunculkan kesan marginalisasi, deislamisasi, dan islamofobia.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan Menteri Kesehatan yang dinilai berpotensi merusak tatanan kehidupan keislaman, terutama terkait rencana kerja sama dengan WHO. Amir juga menyinggung manuver politik Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) serta praktik intelijen yang dilakukan purnawirawan Jenderal A.M. Hendropriyono, yang dianggap mempersempit ruang gerak umat Islam.
“Baik LBP maupun Hendropriyono tidak pantas dilibatkan dalam lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo. Mereka simbol dari kebijakan yang cenderung memarjinalkan umat Islam,” tegasnya.
Amir juga menyebut, selain tuntutan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian yang sudah bergema, Presiden Prabowo juga diharapkan mencopot Menteri Kesehatan serta tidak lagi memberikan ruang kepada figur-figur yang dinilai bermasalah dengan umat Islam.
“Kalau Prabowo ingin memelihara stabilitas politik dan kepercayaan umat Islam, maka harus ada langkah nyata. Umat Islam sudah memberi dukungan, saatnya Presiden menunjukkan keberpihakan,” pungkas Amir.
