Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menyampaikan pernyataan sikap terkait gelombang unjuk rasa yang berujung bentrokan di Jakarta pada 25–28 Agustus 2025.
Dalam keterangannya, Anto menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pengendara ojek online, Affan Kurniawan, yang meninggal dalam tragedi bentrokan. Ia menilai Affan bukan sekadar korban, melainkan simbol perlawanan rakyat kecil.
“Menurut pandangan kami, almarhum Affan Kurniawan adalah pahlawan perjuangan rakyat, tapi sebagai martir pejuang ekonomi rakyat,” ujar Anto dalam keterangan resminya, Sabtu (30/8/2025).
Anto juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban di kedua belah pihak—baik aparat maupun pengunjuk rasa—dan menyerukan agar aksi kekerasan segera dihentikan.
“Kita sesama anak bangsa, unjuk rasa dengan cara kekerasan harus kita akhiri. Jalan dialog adalah solusi untuk resolusi bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anto mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, Presiden Prabowo adalah pemimpin yang berdiri bersama rakyat kecil, termasuk pengemudi ojek online.
“Di era Presiden Prabowo, pengendara ojek online untuk pertama kalinya mendapatkan tunjangan hari raya. Oleh karena itu kami mendesak aplikator ojek online agar menurunkan potongan tarif aplikasi menjadi maksimal 10 persen,” ungkap Anto.
Ia menilai tuntutan rakyat hari ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang berulang kali menegaskan siap melawan koruptor besar dan kelompok yang disebutnya sebagai ‘serakahnomic.’
Anto menyebut sejumlah langkah konkret yang telah diambil pemerintah, seperti penyitaan 3,1 juta hektare lahan sawit bermasalah serta penindakan terhadap koruptor di sektor migas, sawit, dan timah, sebagai bukti nyata komitmen antikorupsi.
“Ini titik tolak pembenahan tata kelola keuangan negara sekaligus jalan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, Anto juga menekankan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan terus mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran, menghentikan praktik tantiem dan gaji berlebihan di BUMN, serta memperkuat efisiensi anggaran.
Ia menambahkan pentingnya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan impor, serta memastikan anggaran negara lebih berpihak pada sektor produktif dan ekonomi rakyat bawah.
Anto mendesak DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga DPRD agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik. Menurutnya, komunikasi politik harus dilakukan secara santun dan bermartabat, tanpa provokasi.
Sebagai eksponen 1998 yang kini mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Anto menegaskan siap memprakarsai dialog lintas elemen bangsa guna membangun resolusi bersama.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah manifestasi dari kehendak publik untuk memperbaiki kondisi bangsa. Presiden Prabowo tentu mencermati suasana kebatinan rakyat dan siap menyerap aspirasi demi keadilan sosial,” pungkasnya.
